Jakarta, NAWACITA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengelar pertemuan dengan para Kiai/Habib se-Jadetabek, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (7/2) siang.

Kehadiran para alim ulama ini ke Istana negara bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat ukhuwah antara ulama dan umaro serta membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah keumatan.

“Insyaallah negara ini akan tetap adem-ayem, tenteram, dingin, sejuk karena saya meyakini apabila para ulama sudah memberi tausiyah dan wejangan pada umatnya, pada santrinya, inilah yang selalu dijadikan panutan,” ujar Presiden Jokowi.

Dituturkan Presiden, akhir-akhir ini banyak terjadi berita-berita fitnah, hoaks, yang bukan hanya terjadi di Indonesia saja namun juga di negara tetangga lainnya.

“Ini juga terjadi di negara-negara lain karena adanya keterbukaan media sosial. Kalau dulu koran bisa diedit, bisa di koreksi oleh redaktur oleh redaksi, sekarang semua masyarakat, individu, pribadi-pribadi bisa membuat opini koran sendiri-sendiri, ini bedanya,” ungkap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mencontohkan misalnya Perdana Menteri  Malaysia, Sultan Brunei, Perdana Menteri di Eropa dan Timur Tengah juga mengeluhkan hal yang sama mengenai penyebaran isu-isu hoaks melalui media sosial yang tidak dapat dihambat dan dilarang.

Menurut Presiden, hal penting di antaranya adalah bagaimana membentengi pribadi-pribadi yang ada di negara ini dengan sebuah budi pekerti yang baik, karakter keislaman yang baik, karakter ke-Indonesiaan yang baik, dengan tata krama yang baik, dengan nila-nilai agama yang baik.

“Saya kira bentengnya seperti itu. Bukan dilarang, bukan di blok karena itu justru makin membuat lebih besar lagi, membuat kalau dalam istilah medsos malah lebih viral lagi. Dan repotnya memang negara kita ini terlalu banyak peristiwa politik,” ujarnya seraya menyampaikan bahwa ada agenda pemilihan bupati/wali kota, gubernur, dan presiden.

Tahun yang  lalu, sambung Presiden, ada 171 pilkada, sebelumnya 101 pilkada.

“Jumlah yang tidak sedikit inilah saya kira yang juga mempengaruhi situasi politik yang ada di  tanah air, baik di pusat, baik di Jawa maupun di daerah, baik di luar di Pulau Jawa,” tambahnya.

 

 

(Red: Faiz, sumber Setkab)