Kejati Jatim perlu menelusuri seluruh transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran keuangan KBS periode 2025–2026. Jika ditemukan indikasi pemberian uang untuk memengaruhi proses penegakan hukum, maka pemberi, penerima, maupun perantaranya harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Komisi B DPRD Surabaya juga tidak sepatutnya menganggap persoalan ini sebagai urusan internal perusahaan semata. KBS merupakan perusahaan daerah yang menyangkut kepentingan publik. Fungsi pengawasan legislatif harus berjalan transparan, terutama ketika muncul informasi mengenai transaksi miliaran rupiah dan dugaan aliran dana kepada pihak-pihak di lingkungan DPRD.
Kasus pertama telah membawa mantan Dirut ke meja penuntutan. Kini, penyidikan kedua menjadi ujian untuk mengungkap apakah persoalan KBS hanya berhenti pada pengelolaan keuangan periode sebelumnya atau masih terdapat persoalan lain yang harus dibongkar.
Sebab, jika benar ada pihak yang menjual janji penghentian perkara dengan harga miliaran rupiah, yang sedang diperdagangkan bukan sekadar jasa hukum, melainkan kepercayaan terhadap penegakan hukum. Publik tidak membutuhkan janji, apalagi jawaban berputar-putar. Publik membutuhkan pembuktian, keterbukaan, dan keberanian mengungkap ke mana uang perusahaan daerah mengalir. ***