Pandangan Hukum Pengacara kondang OC Kaligis untuk Kandidat Capres 2024

NAWACITAPOST.COM - Tiga kandidat Capres telah menuangkan pemikiran dan gagasan di dalam debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember kemarin.

Dalam debat pertama, tiga kandidat calon Presiden beradu gagasan soal Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.

Terkait pembahasan soal Hukum dan pemberantasan korupsi, ketiga kandidat Calon Presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dinilai hanya menjawab secara politis normatif.

Baca Juga: Perbandingan Dana Kampanye Pasangan Capres-Cawapres 2024, Siapa Paling Besar?

Hal itu diungkapkan pengacara senior Indonesia, Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.Hum., LL.M. atau dikenal dengan nama OC Kaligis.

"Tiga capres ketika ditanyakan soal hukum, karena mereka bukan praktisi maka jawabannya di tataran politis normatif," ujar OC Kaligis saat ditemui dikantornya Jalan Majapahit , Rabu 21/12/23

Terkait pembahasan pemberantasan korupsi, menurut OC Kaligis, sebenarnya semenjak lahirnya orde reformasi berbagai Undang-Undang untuk mencegah korupsi telah dibuat.

Baca Juga: Analisis Sikap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam Debat Capres Perdana, Ini Pernyataan Roy Suryo

Mulai dari Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 dan 15 tahun 2004, jelas OC Kaligis.

"(Undang-Undang) itu semua dibikin untuk mencegah korupsi," kata OC Kaligis.

Namun kelihatannya, lanjut OC Kaligis, tantangan pemberantasan korupsi bukan pada Undang-Undang nya, tapi pada 'oknum' penegak hukum nya.

"Makanya udah bermacam-macam pengawasan yang diterbitkan, termasuk KY (Komisi Yudisial) bahkan termasuk Mahkamah konstitusi. Tapi kalo okumnya tetap artinya tidak melaksanakan undang-undang akan sulit mengatasi masalah korupsi di Indonesia," ungkapnya.

Baca Juga: Gibran Ajak Pendukung Bersorak Saat Debat Capres, KPU Beri Teguran Keras

"Kita lihat yang terlibat perkara korupsi bukan hanya rakyat biasa. DPR, BPK kemudian Bupati-Bupati, Gubernur juga ada yang terjerat," imbuhnya.