NAWACITApost.com – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya bersama seluruh Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Kepala Divisi Administrasi Itun Wardatul Hamro, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kusnali, Kepala Divisi Keimigrasian Yayan Indriana, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024 dengan Tim Evaluator Pusat yang terdiri dari : Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Iwan Kurniawan, Staf Ahli Menkumham Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto dan Inspektur Wilayah I Itjen Kemenkumham, Ika Yusanti pada Rabu, (13/12/2023).
Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja selama tahun 2023, serta melakukan refleksi terhadap berbagai hal yang telah terjadi selama tahun tersebut.
Selain itu, rapat juga membahas penyusunan target kinerja untuk tahun 2024, agar organisasi dapat lebih terarah dan fokus dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam rapat tersebut, disampaikan berbagai laporan hasil kinerja dari Kantor Wilayah Jawa Barat dan Masing-masing Divisi. Para peserta rapat juga memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan saran terhadap rencana kerja yang telah disusun.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dalam menyusun rencana kerja tahun depan. Dengan adanya rapat ini diharapkan akan tercipta sinergi antara semua pihak untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan.
Dari Evaluasi Capaian Kinerja Anggaran Kemenkumham Jabar mencapai 90,11% dengan IKPA 97,77 dan Nilai Smart 85,15. Untuk Evaluasi Capaian Kinerja R/B, Kemenkumham Jabar telah mencapai 100%. Untuk Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja secara Kumulatif mencapai angka 99,8 (Div. Admin 100, Div. Pemasyarakatan 99,8, Div. Imigrasi 100 dan Div. Yankum 99,7). Untuk Evaluasi Capaian Rincian Output Prioritas Nasional (Bankum Litigasi Target 572, Realisasi 1.093, Pagu 4 Miliyar dengan Realisasi 97,78%)(Bankum Non Litigasi Target 64, Realisasi 233, Anggaran 677 Juta dengan Realisasi 91,46%).
Gap Pelayanan Hukum yang terjadi antara Harapan Publik dan Kondisi sekarang diperlukan inovasi/penyesuaian prosedur layanan agar pelayanan yang diberikan dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu pemanfaatan teknologi juga dapat mempercepat proses layanan dan memberikan pelayanan yang murah dan mudah bagi pengguna layanan. Serta diperlukan peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas pemberi layanan untuk memberikan pelayanan kepada publik yang masih diharuskan untuk datang langsung ke tempat pelayanan agar publik merasa nyaman.
