NAWACITAPOST.COM — Angin segar berembus bagi jutaan pekerja di Tanah Air. Pemerintah memastikan Program Bantuan Subsidik Gaji/Upah (BSU) 2026 segera cair pada kuartal IV tahun ini guna menyokong daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian nasional di penghujung tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bantuan diberikan sebesar Rp300.000 per bulan dan dibayarkan sekaligus untuk tiga bulan.
Melalui skema pembayaran rapel tersebut, setiap pekerja yang terdaftar nantinya akan menerima alokasi total BSU senilai Rp900.000 untuk periode penyaluran Oktober hingga Desember 2026.
Skema intervensi finansial berskala besar ini dirancang untuk memperkuat bantalan ekonomi para pekerja berpenghasilan rendah dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun. Namun, Kemnaker meminta masyarakat menunggu informasi resmi terkait pelaksanaan BSU 2026.
Langkah kehati-hatian Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini dilakukan demi memastikan proses verifikasi, validasi data, serta mekanisme penyaluran teknis berjalan tepat sasaran tanpa menimbulkan disinformasi di tengah publik.
Sambil menunggu ketentuan terbaru, pekerja dapat memastikan sejumlah persyaratan yang sebelumnya ditetapkan dalam aturan BSU. Salah satunya adalah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK.
Selain verifikasi kewarganegaraan, keberlanjutan kepesertaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi pilar utama penetapan calon penerima manfaat.
Penerima juga harus tercatat sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan. Data calon penerima BSU bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan.
Pada aturan yang berlaku untuk penyaluran sebelumnya, pekerja juga harus menerima gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.
Batas maksimal pendapatan ini ditetapkan sebagai instrumen seleksi agar bantuan fiskal betul-betul menyasar kelompok pekerja yang paling membutuhkan penopang finansial.
Selain itu, penerima BSU dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Penyaluran juga diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan atau PKH.
Langkah pemerataan bantuan sosial ini diambil untuk menghindari duplikasi penerima modal bantuan negara pada sektor pekerja yang sama.
Kendati gambaran acuan regulasi terdahulu telah beredar, otoritas ketenagakerjaan menegaskan bahwa penyesuaian kriteria teknis masih sangat mungkin terjadi menjelang dimulainya proses eksekusi pencairan.
Kemnaker belum memastikan apakah seluruh kriteria tersebut akan diterapkan dengan ketentuan yang sama untuk BSU 2026. Karena itu, pekerja sebaiknya tidak menganggap kriteria tahun sebelumnya sebagai kepastian penerimaan.
Pemerintah juga mewaspadai maraknya potensi penyebaran informasi palsu maupun tautan bodong terkait prosedur pendaftaran bantuan publik di media sosial.
Masyarakat juga diimbau memantau informasi melalui kanal resmi Kemnaker. Situs resmi BSU sebelumnya digunakan untuk mengecek status penerima menggunakan NIK.
Dengan demikian, BSU 2026 memang telah disiapkan pemerintah, tetapi jadwal teknis pencairan dan kriteria final penerima masih menunggu informasi resmi Kemnaker.
Ketetapan akhir berupa petunjuk teknis dan pelaksanaan penyaluran akan diumumkan secara transparan melalui pengumuman resmi kementerian dalam waktu dekat.