NAWACITAPOST.COM — Sebuah tabir gelap kini menyelimuti gedung-gedung kekuasaan di Kota Padangsidimpuan. Di tengah penderitaan warga yang masih berjuang bangkit dari sisa-sisa bencana, aroma tak sedap menyeruak dari tata kelola bantuan kemanusiaan.
Fenomena "Bungkam Berjamaah" yang dilakukan oleh jajaran eksekutif, legislatif, hingga pengawas internal telah memicu gejolak mosi tidak percaya dari publik.
Miliaran rupiah dana bantuan yang mengalir dari pusat hingga korporasi diduga menguap tanpa jejak yang transparan, meninggalkan ribuan warga dalam ketidakpastian dan kemiskinan yang kian mencekik.
Baca Juga: Bantuan Sosial Diduga Menguap, Jeritan Warga Padangsidimpuan di Balik Tembok Bisu Penguasa
I. Daftar "Dana Gaib" yang Menjadi Sorotan
Berdasarkan penelusuran mendalam tim investigasi, terdapat tumpukan dana dan logistik raksasa yang masuk ke kas daerah namun nasib penyalurannya masih menjadi misteri besar:
- Dana Hibah Presiden RI (Rp 4 Miliar): Berdasarkan Surat Edaran Kemenkeu, dana ini telah cair sejak Desember 2025. Namun, hingga detik ini, fisik anggaran tersebut di lapangan tidak dirasakan dampaknya oleh masyarakat terdampak.
- Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD: Dana darurat yang seharusnya bersifat fast-track untuk penanggulangan bencana ini pengelolaannya sangat tertutup. Diduga kuat terjadi malapraktik dalam pertanggungjawabannya.
- Bantuan Sektoral Kementerian Sosial: Meliputi santunan kematian, Jaminan Hidup (Jadup), dan bantuan pemulihan ekonomi yang datanya diduga dimanipulasi.
- Bantuan Logistik Gubernur Sumut & CSR PT AR: Ribuan paket logistik dan donasi korporasi yang masuk ke posko utama disinyalir tidak terdistribusi secara merata dan tidak melalui mekanisme input data yang akuntabel.
II. Konspirasi Diam: Siapa yang Bertanggung Jawab?
Ketika transparansi dituntut, otoritas terkait justru membangun benteng kesunyian. Sikap pasif ini memperkuat dugaan adanya upaya sistematis untuk menutupi penyimpangan:
Baca Juga: Unisba Kokohkan Posisi sebagai PTIS Terbaik, Usung Visi 3M dalam Cetak Generasi Unggul
1. Eksekutif: Sekda Kota Padangsidimpuan
Sebagai Panglima ASN dan koordinator anggaran, Sekretaris Daerah bungkam seribu bahasa. Tidak ada rincian data penerima (by name by address) yang dibuka ke publik. Pertanyaan mengenai mekanisme penyaluran dana BTT dijawab dengan aksi tutup mulut yang mencurigakan.
2. Legislatif: DPRD Padangsidimpuan
Lembaga yang seharusnya menjadi "anjing penjaga" kepentingan rakyat justru terlihat tumpul. Pimpinan dan Anggota DPRD tampak kehilangan taring pengawasannya. Tidak ada pembentukan Pansus, tidak ada hak angket, bahkan tidak ada pernyataan kritis. Apakah fungsi kontrol telah "dijinakkan"?
3. Pengawas: Inspektorat Kota
Sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), Inspektorat dinilai macan ompong. Hingga saat ini, tidak ada laporan audit yang dipublikasikan terkait pengelolaan bantuan bencana, seolah-olah memberi ruang bagi potensi praktik korupsi untuk tumbuh subur.
III. Kontradiksi Data vs Kenyataan Pahit di Lapangan
Jurang pemisah antara klaim pemerintah dan fakta di akar rumput terlihat sangat tajam dan menyakitkan.
Adapun unsur perbandingan dan klaim Pemerintah Daerah (Februari 2026) serta fakta hasil investigasi lapangan adalah sebagai berikut:
Baca Juga: Tawarkan Sinergi Intelektual dan Akhlak, Unipdu Jombang Buka PMB 2026
- Penyaluran Bantuan: Klaim Pemerintah, telah disalurkan ke ribuan KK tepat sasaran, sementara fakta hasil investigasi lapangan, ratusan atusan korban banjir mengaku tidak menerima uang sepeser pun.
- Kualitas Logistik: Klaim Pemerintah, paket lengkap sesuai standar bantuan nasional, sementara fakta hasil investigasi lapangan, warga hanya menerima sedikit sembako yang diduga jauh dari nilai bantuan yang diklaim.
- Dana Tunai: Klaim Pemerintah, dana darurat telah teralokasi sesuai prosedur, sementara fakta hasil investigasi lapangan, warga mengaku harus bertahan hidup dengan modal sendiri tanpa sentuhan dana pemerintah.
IV. Tuntutan Rakyat: "Jangan Makan Keringat Kami!"
Kemarahan warga mencapai puncaknya. Seorang warga dengan nada bergetar menumpahkan kekecewaannya di hadapan jurnalis: