Natal, NAWACITAPOST.COM - Dalam rangka memastikan jajarannya memaksimal dalam memberikan pelayanan, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membahas strategi mitigasi risiko layanan Pemasyarakatan dalam FGD Unit Pemberantasan Pungli (UPP). Selasa, 10 Oktober 2023.

Pada tahun 2016 lalu, UPP Kementerian Hukum dan HAM resmi dibentuk dan dilaksanakan rakor UPP seluruh unit utama dan wilayah ditahun 2017 serta pada tahun yang sama telah dilaksanakan rakor mengenai revitalisasi dan pengukuhan UPP. Ini dilakukan agar pemberantasan pungli dapat dilakukan secara masif dan merata.

"Mencegah pungli jauh lebih baik daripada membiarkan dan mengatasinya setelah tindakan pungli itu terjadi. Upaya pencegahan pungli perlu dilaksanakan melalui program yang komprehensif dan sistemik serta melibatkan sinergi seluruh unsur, baik pusat, wilayah, UPT maupun peran masyarakat," kata Ketua UPP Kementerian Hukum dan HAM, Razilu.

(Humas Rutan Natal)