daerah

APBD Besar Sudah Mengucur, Dispora Jatim Diduga Masih Minta Bantuan Sponsor. MAKI: Ada Apa?

Selasa, 17 November 2026 | 12:53 WIB
Bagian surat permohonan sponsorship dari Dispora Jatim

SURABAYA, NAWACITAPOST.COM – Ada apa dengan pengelolaan anggaran Gerak Jalan Mojokerto–Suroboyo (GMS)? Di tengah alokasi anggaran pemerintah untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur justru diduga menerbitkan surat resmi permohonan bantuan kepada sejumlah pihak sponsorship.

Temuan ini diungkap Tim Litbang dan Investigasi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur dalam penelusuran dugaan pengelolaan dana sponsorship GMS 2025.

Heru MAKI menyebut timnya menemukan surat resmi Dispora Jatim yang ditujukan kepada sejumlah calon sponsor untuk meminta dukungan bantuan bagi pelaksanaan GMS 2025. Keberadaan surat tersebut kini menjadi salah satu fokus pendalaman investigasi MAKI.

Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius: jika penyelenggaraan GMS telah mendapatkan dukungan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur, mengapa Dispora masih mengajukan permohonan bantuan kepada pihak luar? Apakah kebutuhan pembiayaan kegiatan memang belum terpenuhi, atau terdapat mekanisme pengelolaan sponsorship yang belum dijelaskan secara terbuka kepada publik?

Sorotan tersebut semakin penting karena GMS bukan kegiatan berskala kecil. Berdasarkan informasi penyelenggaraan, GMS 2025 digelar pada Sabtu, 15 November 2025, dengan rute sekitar 55 kilometer dari Lapangan Surodinawan, Mojokerto, menuju Tugu Pahlawan, Surabaya. Situs resmi GMS 2025 mencatat total 6.737 peserta terdaftar.

Data pengadaan yang dipublikasikan juga mencatat paket jasa event organizer GMS 2025 dengan nilai sekitar Rp1,929 miliar. Angka ini menjadi salah satu komponen penting yang harus dicermati ketika membahas keseluruhan pembiayaan kegiatan. Namun, nilai paket pengadaan tidak otomatis sama dengan total seluruh anggaran GMS maupun membuktikan bahwa seluruh kebutuhan kegiatan telah terpenuhi.

"Ini yang membuat kami mempertanyakan integritas tata kelola kegiatan. Bagaimana mungkin instansi pemerintah masih mengirimkan surat permohonan bantuan kepada sponsor, sementara kegiatan tersebut sudah mendapatkan alokasi anggaran APBD miliaran rupiah? Ini harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai publik justru dibuat bertanya-tanya," tegas Heru MAKI.

Menurut Heru, persoalan ini bukan semata-mata tentang boleh atau tidaknya pemerintah menerima dukungan sponsorship. Persoalan utamanya adalah bagaimana bantuan tersebut diterima, dicatat, ditempatkan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan.

Setiap rupiah yang berasal dari pihak ketiga harus memiliki kejelasan administrasi. Siapa penerimanya? Melalui rekening siapa dana disalurkan? Apakah masuk ke rekening resmi pemerintah atau mekanisme penerimaan lain yang sah? Bagaimana pencatatan barang maupun uang yang diberikan sponsor? Dan yang paling penting, bagaimana laporan pertanggungjawabannya?

MAKI Jatim menilai, tanpa keterbukaan mengenai mekanisme tersebut, keberadaan dana sponsorship berpotensi membuka ruang penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat.

Heru bahkan memberikan peringatan keras bahwa pihaknya tidak akan berhenti pada penelusuran surat permohonan bantuan. MAKI memastikan akan mendalami seluruh pihak yang terlibat dalam pengumpulan maupun pengelolaan bantuan sponsorship GMS 2025 dan 2026.

"Jangan sampai kegiatan yang menggunakan nama perjuangan dan semangat kepahlawanan justru menjadi pintu masuk dugaan penyimpangan anggaran. Kami akan telusuri siapa yang meminta, siapa yang menerima, ke mana uangnya masuk, dan untuk apa digunakan. Jika ditemukan bukti pelanggaran hukum, bidang hukum MAKI Jatim akan menempuh langkah pelaporan," tegasnya.

Heru juga mengingatkan agar persoalan serupa tidak kembali terulang dalam penyelenggaraan GMS 2026. Menurutnya, Dispora Jatim harus menjelaskan secara transparan hubungan antara anggaran APBD dengan dana bantuan pihak sponsorship.

Pernyataan Heru yang meminta agar Kepala Dispora Jatim dicopot menjadi bentuk kerasnya desakan MAKI terhadap pertanggungjawaban pimpinan organisasi perangkat daerah tersebut.

Halaman:

Tags

Terkini

Kapolresta Sidoarjo Pimpin Sertijab Kapolsek Wonoayu

Jumat, 13 November 2026 | 13:35 WIB