"Kalau memang seluruh mekanismenya benar, buka saja dokumennya. Tunjukkan anggaran, surat permohonan sponsor, bukti penerimaan, rekening penampungan, hingga laporan pertanggungjawabannya. Jangan biarkan persoalan ini menjadi bola liar karena tidak ada penjelasan resmi," tandas Heru.
Kini, publik menunggu penjelasan Dispora Jatim. Sebab, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penggunaan uang negara dan setiap bantuan yang melibatkan pihak ketiga.
Jangan sampai APBD sudah mengucurkan anggaran miliaran rupiah, tetapi pengelolaan dana sponsorship justru menyisakan tanda tanya besar. ***