SURABAYA, NAWACITAPOST.COM – Gedung DPRD Kota Surabaya memanas. Belasan massa yang mengatasnamakan Cakra Muda menggelar aksi unjuk rasa tepat di peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), dengan membawa sederet kritik terhadap kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji.
Tak sekadar berorasi, massa berusaha masuk ke gedung wakil rakyat untuk menemui pimpinan DPRD Surabaya, khususnya Ketua DPRD Syaifuddin Zuhri. Mereka menuntut ruang audiensi langsung guna menyampaikan berbagai persoalan kebijakan Pemkot Surabaya yang dinilai semakin membebani masyarakat kecil.
Koordinator Cakra Muda, Abdul Azis, menegaskan, kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Salah satu persoalan yang disorot adalah maraknya penertiban pedagang kecil yang dinilai belum diimbangi solusi konkret bagi keberlangsungan hidup para PKL.
"Kami ingin bertemu dengan para wakil rakyat, terutama Ketua DPRD Surabaya, untuk menyampaikan beberapa keluhan yang sangat kompleks soal kinerja Wali Kota Eri Cahyadi. Akhir-akhir ini sering dilakukan penertiban yang berkaitan dengan nasib rakyat kecil seperti pedagang, serta sejumlah persoalan lainnya," tegas Azis.
Namun, upaya massa untuk memasuki gedung DPRD justru dihadang petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) dengan bantuan aparat TNI dan kepolisian. Ketegangan tak terhindarkan. Aksi saling dorong sempat terjadi sebelum massa didesak keluar dari area halaman parkir gedung dewan.
Situasi ini memperlihatkan bahwa tuntutan massa untuk mendapatkan ruang dialog belum berjalan mulus. Padahal, mereka datang ke lembaga legislatif yang memiliki fungsi menyerap, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Beberapa menit kemudian, anggota Komisi B DPRD Surabaya dari Fraksi Demokrat-NasDem, M. Mahmud, menemui para demonstran. Ia mengaku datang atas permintaan Ketua DPRD Surabaya untuk mendengarkan langsung aspirasi Cakra Muda.
"Saya diminta Ketua DPRD Surabaya untuk mewakili menemui agar bisa mendengar langsung aspirasi yang disampaikan," ujar Mahmud.
Namun, perwakilan tersebut belum menjawab tuntutan utama massa. Cakra Muda tetap meminta kepastian jadwal audiensi resmi dengan seluruh unsur pimpinan DPRD, terutama Ketua DPRD Syaifuddin Zuhri.
Bagi massa, persoalan yang mereka bawa tidak cukup hanya didengar melalui perwakilan. Mereka menginginkan pimpinan tertinggi legislatif hadir secara langsung, mendengar keluhan masyarakat, sekaligus memberikan kejelasan tindak lanjut.
Kini, bola berada di tangan pimpinan DPRD Surabaya. Apakah tuntutan audiensi tersebut benar-benar ditindaklanjuti, atau justru kembali berhenti pada janji menerima aspirasi? Sebab, gedung dewan bukan sekadar tempat pejabat bersidang, melainkan rumah rakyat yang semestinya terbuka bagi suara masyarakat. ***