SURABAYA, NAWACITAPOST.COM – Rencana pembangunan infrastruktur Kota Surabaya pada APBD 2027 mendapat perhatian serius dari Fraksi Golkar DPRD Surabaya. Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, meminta anggaran besar untuk penanganan genangan, pembangunan jalan dan drainase benar-benar menghasilkan infrastruktur berkualitas dan dirasakan masyarakat.
Achmad menegaskan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus dalam penyampaian Wali Kota Surabaya terkait arah APBD 2027. Nilai pembangunan yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun tersebut, menurutnya, harus dikawal secara ketat sejak perencanaan hingga pelaksanaan.
“Harapannya mari kita kawal bersama pembangunan yang dibiayai oleh APBD ini, benar-benar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” tegas Achmad.
Ia juga menyoroti kualitas pekerjaan sebagai aspek yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, setiap proyek harus dikerjakan sesuai standar dan perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Selain manfaatnya, kualitas daripada pembangunan tersebut benar-benar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Achmad mengatakan, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme internal pemerintah. DPRD, khususnya Komisi C, akan ikut turun melakukan pengawasan lapangan melalui inspeksi mendadak atau sidak.
“Kami sebagai anggota Komisi C juga nantinya akan melakukan sidak dan juga pengawasan,” katanya.
Evaluasi terhadap pelaksanaan proyek pada 2026 juga menjadi catatan penting untuk pembangunan tahun berikutnya. Achmad menyebut masih terdapat sejumlah persoalan, khususnya terkait keselamatan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek yang bersinggungan langsung dengan aktivitas warga dan pengguna jalan.
“Memang ada beberapa catatan sebagai bahan perbaikan di tahun 2027. Banyak sebagian proyek itu terkait K3, keselamatan daripada pengguna jalan atau warga,” jelasnya.
Persoalan keselamatan tersebut, lanjut Achmad, harus menjadi perhatian serius. Ia menyinggung adanya kejadian warga yang mengalami kecelakaan, bahkan terdapat kasus yang berujung pada korban meninggal dunia.
Karena itu, menurutnya, pembangunan 2027 tidak boleh hanya mengejar target fisik dan serapan anggaran. Aspek keselamatan, kualitas pekerjaan, serta manfaat pembangunan harus berjalan beriringan.
“Ini yang perlu ditekankan di tahun 2027. Hasil evaluasi tahun 2026 kemarin ada yang jatuh dan bahkan sampai meninggal,” tegasnya.
Achmad menambahkan, pengawasan bersama diperlukan agar proyek yang menggunakan uang rakyat tersebut tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
“Termasuk kualitasnya harus kita awasi bersama agar standarnya tetap terjaga,” pungkasnya. ***