NAWACITAPOST..COM - ROKAN HULU - Dewan Perwalian Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu (Rohul), Rapat Paripurna Laporan Banggar Rencana Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Pengambilan Keputusan bersama Pemerintah setempat.Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1,821 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp1,873 triliun.
Rapat Paripurna Laporan Banggar Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Pengambilan Keputusan ini dipimpin langsung Ketua DPRD Rokan Hulu Hj..Sumiatini didampingi Wakil Ketua Mohammad Aidi, S.H., Porkot Lubis, S.H., M.H., Nono Patria Pratama, S.E., bersama Anggota DPRD memenuhi kourum.
Turut dihadiri Bupati Anton, S.T., M.M., Sekda Drs.Yusmar, M.Si, Sekwan Elbizri, Kabag Humas DPRD Rohul, Para Kepala OPD. Rapat Paripurna ini diawali dengan finalisasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TAPD Pemkab Rokan Hulu.
Foto Juru Bicara Banggar DPRD Rokan Hulu Wirandi (DPRD ROHUL )
Dalam laporan juru bicara Banggar DPRD Rokan Hulu Wirandi memaparkan hasil pembahasan Komisi dan OPD, Banggar dan TAPD sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku hingga rincian yang tertuang dalam Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 tersebut dan ditandai penandatanganan kesepakatan bersama menjadi Peraturan Daerah.
Dalam pidatonya Bupati Rokan Hulu Anton mengatakam total pendapatan daerah yang disepakati mencapai Rp1.821.942.230.078,63.
Foto Bupati Rokan Hulu Anton (DPRD ROHUL )
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp283,25 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1,538 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar sekitar Rp5,17 juta.
Komposisi tersebut menunjukkan pendapatan Rohul dalam perubahan APBD 2026 masih sangat ditopang oleh dana transfer.
DPRD Rohul Rapat Paripurna Laporan Banggar dan Pengambilan Keputusan Perubahan APBD 2026 Pendapatan Rp1,821 Triliun, Belanja Rp1,873 triliun (DPRD ROHUL )
Sementara itu, kebutuhan belanja daerah justru lebih besar. Total belanja disepakati mencapai Rp1.873.818.841.664,49.
Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp1,427 triliun. Kemudian belanja modal sebesar Rp205,54 miliar, belanja transfer Rp239,46 miliar, serta belanja tidak terduga sebesar Rp1,5 miliar.
Selain itu, pada sisi pembiayaan, pemerintah daerah dan DPRD menyepakati penerimaan pembiayaan sebesar Rp51,87 miliar.
Foto Tandatangan Kesepakatan Perubahan APBD 2026 (DPRD ROHUL )
Bupati Anton mengatakan pemerintah daerah tetap berkomitmen merealisasikan target pendapatan, khususnya dengan menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang selama ini belum maksimal.
"Untuk sumber penerimaan daerah yang selama ini belum tergali dengan maksimal, tentunya perlu dukungan oleh semua pihak," kata Anton.
Ia berharap perubahan APBD yang telah disepakati tersebut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, waktu pelaksanaan juga harus menjadi perhatian agar program yang telah direncanakan tidak mengalami kendala.
Foto Tandatangan Kesepakatan Perubahan APBD 2026 (DPRD ROHUL )
"Harapan kita, Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang disetujui ini dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, baik dari sisi materi penyusunan maupun memperhatikan waktu pelaksanaan," ujarnya.
Menurut Anton, pelaksanaan anggaran tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Rokan Hulu.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Rohul yang telah memberikan dukungan dan kerja sama selama proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026.
Foto Tandatangan Kesepakatan Perubahan APBD 2026 (DPRD ROHUL )
Dengan disepakatinya perubahan APBD tersebut, pemerintah daerah selanjutnya dihadapkan pada tahap pelaksanaan anggaran dalam sisa waktu tahun 2026.
Anton menegaskan, seluruh upaya yang dilakukan pemerintah bersama DPRD diharapkan dapat bermuara pada kepentingan masyarakat.
"Insya Allah bersama membangun negeri akan kita capai," pungkasnya. (DPRD Rohul)