NAWACITAPOST.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Blitar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2023 dan Pembacaan Keputusan DPRD tentang susunan Keanggotaan Panitia Khusus ( Pansus ) LKPJ tahun anggaran 2023.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifa’i didampingi Mujib.
Turut hadir juga Bupati Blitar Rini Syarifah, perwakilan jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, sejumlah kepala OPD dan sejumlah anggota DPRD, bertempat di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, pada Rabu (20/03/2024) malam.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifa’i menyampaikan, rapat paripurna kali ini merupakan rangkaian lanjutan dari rapat paripurna sebelumnya yaitu Penyampaian Penjelasan Bupati terhadap LKPJ Bupati Blitar tahun 2023 yang digelar pada 15 Maret 2024.
Baca Juga: Wakil Bupati Siak Husni Merza Lantik 48 Pejabat Adminitrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak
“Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar pasal 209 ayat (7) huruf (a) butir 3, tahap pembahasan selanjutnya yaitu Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Blitar Tahun 2023,” jelasnya.
Penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blitar dibacakan melalui juru bicaranya masing-masing Fraksi.
Pada pandangan umum Fraksi Golkar- Demokrat dengan juru bicaranya Sri Indah Setijaningsih mengatakan, mengapresiasi baik penghargaan maupun prestasi yang telah berhasil diraih diantaranya: Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022.
Kinerja Insentif Fiskal kategori Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2023 dari Kementerian Keuangan.
Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 atas inovasi Wlingi Emergency Medical Service (WINGS) RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan masih banyak prestasi keberhasilan lainnya yang diraih,"tuturnya.
Sri Indah Setijaningsih menambahkan, dalam kesempatan ini kami Fraksi Golkar-Demokrat ingin memberi masukan terhadap Pemerintah Kabupaten Blitar terkait LKPJ Bupati tahun anggaran 2023, yang di harapkan mendapatkan penanganan segera di tahun ini. Pada poin prioritas ke 2 yaitu Pengembangan Kewirausahaan dan Keberdayaan KomunitasKomunitas dalam Event Ekonomi Kreatif.
Baca Juga: Penutupan Pesantren Ramadan 1445 H Bagi Warga Binaan Wanita di Rutan Balikpapan
Pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2023 yang terjadi angka penurunan dari 5,45% ke 4,91% sebaiknya hal tersebut dapat di cegah dengan mempermudah proses tahap persyaratan dan kelengkapan perijinan bagi pelaku wirausahawan yang dirasa masih banyak kesulitan yang terjadi di dalam sistem tersebut.
Dengan dipermudahnya perijinan wirausahawan maka diharapkan dapat menyerap pengangguran yang ada. Dan kita selaku Dewan Perwakilan Rakyat daerah juga apabila ingin membantu
Pemerintah terkait Sumber Daya Masyarakat masih terbatasi oleh Kamus dan pokir yang mayoritas mencangkup infrastruktur.