Problem Baru: QRIS Salah Rekening?
Persoalan yang juga patut mendapat perhatian adalah munculnya keluhan mengenai QRIS yang secara fisik digunakan oleh seorang jukir tetapi dana transaksi justru masuk ke rekening jukir lain.
Jika benar terjadi, ini bukan persoalan kecil.
Sebab seluruh argumentasi digitalisasi parkir dibangun di atas tiga kata: transparansi, akuntabilitas dan kepastian.
Pemkot sendiri sejak awal menjelaskan bahwa pendataan rekening Bank Jatim dilakukan agar hak jukir masuk ke rekening masing-masing.
Bahkan Dishub disebut memfasilitasi pembukaan rekening Bank Jatim bagi jukir sebagai bagian dari sistem bagi hasil.
Maka apabila di lapangan masih ditemukan praktik QRIS yang terhubung kepada rekening orang lain, Pemkot wajib menjelaskan bagaimana mekanisme verifikasinya.
Siapa pemilik QRIS? Siapa pemilik rekening? Siapa jukir yang terdaftar di titik tersebut? Dan siapa yang sebenarnya menerima uangnya?
Jangan sampai digitalisasi justru menciptakan bentuk baru dari persoalan lama.
Dulu uang tunai berpotensi tidak tercatat.
Sekarang uang memang tercatat secara digital, tetapi kalau rekening penerima tidak sesuai dengan jukir yang bertugas, maka transparansi sistem tetap menyisakan lubang.
Dispensasi Jangan Menjadi Celah
Persyaratan kepemilikan rekening bagi jukir sebenarnya masuk akal. Pemkot ingin pembayaran bagian jukir dilakukan langsung ke rekening masing-masing.
Namun apabila dalam praktiknya terdapat dispensasi, misalnya seorang jukir belum memiliki rekening lalu transaksi menggunakan QRIS atau rekening jukir lain, maka dispensasi tersebut harus memiliki dasar, batas waktu dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Sebab kalau tidak, sistem digital kehilangan salah satu fungsi utamanya: memastikan uang sampai kepada orang yang memang berhak.
Pemkot tidak cukup mengatakan bahwa sistemnya digital.
Pemkot harus mampu menjawab apakah sistem tersebut benar-benar presisi.