Fraksi PKS juga menegaskan bahwa peningkatan belanja subsidi harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan transportasi publik. Di samping itu, belanja daerah di sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, perumahan, pangan, lingkungan hidup, serta pemberdayaan ekonomi keluarga harus semakin berpihak kepada kelompok rentan, seperti warga miskin, pekerja informal, lansia, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan anak-anak.
Sementara itu, terkait pemenuhan mandatory spending belanja infrastruktur pelayanan publik yang mencapai Rp5,9 triliun atau 48,12 persen, Fraksi PKS memberikan apresiasi karena capaian tersebut telah melampaui batas minimal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
"Fraksi PKS mengapresiasi kepatuhan Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi mandatory spending belanja infrastruktur pelayanan publik. Capaian ini perlu dipertahankan secara konsisten agar pembangunan infrastruktur yang mendukung pelayanan masyarakat terus berjalan optimal," ujar Aning Rahmawati menutup Pendapat Akhir Fraksi PKS.
Melalui pandangan akhir fraksi, Fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif. Menurut Fraksi PKS pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berpihak kepada masyarakat, menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang semakin berkualitas di Kota Surabaya. ***