NAWACITAPOST.COM – Dukungan terhadap langkah Wali Kota Surabaya mengevaluasi camat dan lurah datang dari DPRD Surabaya. Ketua Komisi A, Yona Bagus Widyatmoko, menilai pembenahan birokrasi merupakan hak penuh kepala daerah demi memastikan pelayanan publik berjalan cepat dan tidak membebani masyarakat.
Yona menegaskan rotasi jabatan tidak harus menunggu periode tertentu. Selama pemimpin menemukan kinerja yang tidak berjalan, koordinasi yang lemah, atau pelayanan yang macet, pergantian pejabat dapat dilakukan kapan saja sesuai tingkat urgensi persoalan.
"Sebenarnya konteks daripada rotasi itu tidak mengacu pada berapa bulan sekali. Ketika seorang pemimpin melihat ada yang missing, baik di dinas maupun wilayah, maka tidak harus menunggu momentum tertentu. Semua bergantung pada urgensinya," tegas politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe.
Menurutnya, setelah peringatan diberikan, pejabat wajib segera berbenah. Pemimpin tidak mungkin terus menunggu, sementara masyarakat juga membutuhkan pelayanan yang cepat. Karena itu, tindakan nyata jauh lebih penting daripada sekadar rapat, konsep, maupun retorika.
"Ketika sudah diberikan peringatan oleh pemimpinnya dan tidak segera disikapi, tentu pemimpin tidak bisa menunggu. Warga Surabaya juga tidak bisa menunggu. Yang dibutuhkan masyarakat adalah gerakan cepat dan tindakan nyata," ujarnya.
Cak Yebe menilai aparatur pemerintah harus memiliki kepekaan terhadap persoalan di wilayahnya. Parkir liar, sampah, kemacetan, hingga layanan administrasi seharusnya selesai di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun OPD tanpa harus selalu menunggu intervensi wali kota.
Ia bahkan mengingatkan pejabat agar tidak sibuk menawarkan konsep tanpa eksekusi. Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan banyak teori, tetapi solusi yang langsung dirasakan di lapangan.
"Ora usah kakean ide, ora usah kakean gagasan para pejabat publik. Sing dibutuhake masyarakat iku action. Lakukan tindakan, bukan sekadar berbicara," tegasnya.
Yona juga mengungkapkan masih banyak program Pemerintah Kota Surabaya yang belum berjalan optimal karena lemahnya dukungan perangkat di bawah. Kondisi itu dinilai menjadi alasan kuat bagi wali kota untuk segera melakukan penyegaran organisasi.
"Banyak program yang sudah di-running, tetapi perangkat di bawah tidak mampu men-support dengan baik. Kalau memang tidak mampu, ya rotasi dilakukan secepat mungkin. Tidak perlu menunggu berbulan-bulan," katanya.
Ia menambahkan, semakin cepat evaluasi dilakukan maka semakin cepat pula pelayanan publik dapat diperbaiki. Menurutnya, birokrasi tidak boleh terjebak prosedur panjang ketika kepentingan masyarakat menjadi taruhannya.
"As soon as possible. Lebih cepat lebih baik, tidak bertele-tele. Yang penting pelayanan kepada warga segera membaik," ujarnya.
Meski mendukung langkah wali kota, Yona mengingatkan proses rotasi harus menghasilkan birokrat yang benar-benar kompeten. Pergantian pejabat jangan sekadar mengisi jabatan atau berdasarkan kedekatan personal, melainkan mengedepankan kapasitas dan kemampuan bekerja.
"Tentu pemain pengganti harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni. Jangan kemudian hanya muncul dari jalur circle. Yang dibutuhkan Surabaya adalah orang-orang yang memang mampu bekerja dan melayani masyarakat," pungkasnya. ***