Oleh: Redaksi (Nawi)
NAWACITAPOST.COM - Target "Surabaya Nol Banjir 2026" menjadi salah satu janji besar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Pembangunan box culvert, rumah pompa, boezem, saluran drainase hingga normalisasi sungai terus dipercepat dengan harapan genangan dapat dihapus dari Kota Pahlawan.
Namun di tengah ambisi tersebut, muncul pertanyaan yang tak kalah penting: apakah kemampuan keuangan Pemkot Surabaya masih sebanding dengan besarnya janji yang disampaikan kepada publik?
Sebab, pembangunan infrastruktur tidak hanya membutuhkan komitmen politik, tetapi juga ditopang oleh kondisi fiskal yang sehat.
Baca Juga: Parkir Digital Eri Cahyadi: Pendapatan Naik atau Masalah Lama Dikemas Baru?
Banjir Belum Tuntas, Kebutuhan Anggaran Justru Membengkak
Pada awal periode kedua kepemimpinannya, Eri Cahyadi menyampaikan bahwa Surabaya membutuhkan sekitar Rp25 triliun untuk menuntaskan berbagai kebutuhan pembangunan. Dari jumlah itu, sekitar Rp9,6 triliun disebut khusus diperlukan untuk penanganan banjir. (Sumber: Suara Surabaya)
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan banjir bukan lagi proyek tahunan, melainkan pekerjaan infrastruktur berskala sangat besar.
Pertanyaannya, dari mana seluruh pembiayaan itu akan dipenuhi?
Baca Juga: Biaya Haji Furoda Eri Cahyadi dan Rombongan bisa Tembus Rp3 Miliar lebih: Darimana Sumber Dananya?
Pinjaman Daerah Mulai Digunakan
Dokumen keuangan Pemkot Surabaya menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah merealisasikan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp220,59 miliar pada tahun anggaran 2025. Dalam laporan resmi, dana pinjaman tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pembebasan lahan pelebaran Jalan Wiyung, dan pemasangan PJU. Pada saat yang sama, Pemkot juga melakukan pembayaran cicilan pokok utang. (Sumber: ppid.surabaya.go.id)
Artinya, Surabaya memang memiliki kewajiban utang yang sedang berjalan. Mengambil pinjaman bukan sesuatu yang dilarang dalam tata kelola keuangan daerah, sepanjang sesuai ketentuan dan digunakan untuk investasi publik. Namun, semakin besar kebutuhan pembangunan, semakin besar pula tuntutan agar setiap rupiah menghasilkan manfaat yang terukur.
Baca Juga: Eri Cahyadi 'Ngedabrus'? Jangan Biarkan Nama Partai Tercoreng!
Jika Berutang, Hasilnya Harus Terlihat
Publik tentu tidak mempermasalahkan pemerintah mencari sumber pembiayaan untuk membangun kota.
Yang menjadi persoalan adalah apabila utang maupun belanja infrastruktur terus bertambah, sementara banjir masih berulang di sejumlah kawasan ketika hujan dengan intensitas tinggi.
Di sinilah ukuran keberhasilan menjadi penting.