NAWACITAPOST.COM - Expo Konstruksi dan Forum Jasa Konstruksi 2026 di Ballroom Grand City Surabaya justru memantik kritik keras. Acara yang digelar 9-11 Juni itu dinilai bukan sekadar forum pembangunan, tetapi diduga menjadi panggung pencitraan di tengah isu monopoli proyek konstruksi di lingkungan PUPR CK Jatim.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, menyebut dunia konstruksi di Jawa Timur hingga kini masih dibayangi dugaan praktik “rekanan khusus” dan “rekanan abadi”. Ia menilai proyek-proyek strategis diduga hanya berputar pada kelompok tertentu yang terus mendapat akses pekerjaan dari tahun ke tahun.
“Saya tidak melihat apa positifnya expo itu jika pola rekanan khusus masih dipertahankan. Yang dapat proyek ya itu-itu saja,” tegas Heru.
Menurut MAKI Jatim, dugaan monopoli tidak hanya terjadi pada proyek fisik, tetapi juga menyentuh tahapan perencanaan, pengawasan hingga penunjukan pelaksana. Kondisi itu disebut merusak iklim usaha sehat dan mematikan kesempatan kontraktor lain yang layak bersaing secara terbuka.
“Ini bukan lagi rahasia umum. Dugaan monopoli proyek diduga direstui lewat kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir perusahaan,” ujar Heru.
MAKI juga menyoroti penggunaan sistem E-Catalog dengan skema mini kompetisi yang kini dipakai dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi. Heru mempertanyakan dasar hukumnya karena hingga saat ini belum ada aturan tegas berupa Permen PUPR yang mewajibkan mekanisme tersebut.
“Catat ini, kami sedang melakukan kajian hukum serius. Sampai sekarang belum ada keharusan penggunaan E-Catalog mini kompetisi dalam konstruksi,” katanya.
Heru bahkan berharap ada evaluasi total di tubuh Dinas PUPR CK Jatim, termasuk pergantian kepala dinas. Menurutnya, pergantian diperlukan agar dugaan praktik bermasalah dalam proyek tahun anggaran 2023-2025 bisa dibuka secara terang tanpa konflik kepentingan.
“Kita tunggu saja tanggal mainnya,” pungkasnya.
MAKI Jatim mengaku terus menerima laporan dan keluhan dari pelaku usaha konstruksi terkait dugaan sistem “tebang pilih” dalam pembagian proyek. Mereka berharap ada reformasi tata kelola konstruksi di Jawa Timur agar lebih transparan, adil, dan tidak dikuasai kelompok tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas PUPR CK Jatim belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan yang disampaikan MAKI Jatim. ***