daerah

Matangkan Arah Pembangunan 2027, Komisi II DPRD Kota Bekasi Sisir Rencana Kerja Infrastruktur dan Riset Daerah

Kamis, 12 Maret 2026 | 19:50 WIB
Ilustrasi Komisi II DPRD Kota Bekasi Sisir Rencana Kerja Infrastruktur dan Riset Daerah untuk mematangkan arah pembangunan 2027 (Ai)

NAWACITAPOST.COM — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mulai tancap gas dalam mengawal arah pembangunan jangka panjang daerah. Melalui Rapat Kerja Khusus yang digelar di Ruang Rapat Komisi II pada Rabu (11/03/2026), legislatif melakukan ekspose mendalam terkait Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027.

Langkah cepat ini diambil sebagai respons langsung atas Nota Dinas Komisi II Nomor 8/Raker_Kom.II yang diterbitkan awal pekan lalu. Pertemuan strategis ini bertujuan untuk memastikan bahwa postur perencanaan yang disusun oleh eksekutif tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjawab tantangan riil di tengah masyarakat.

Sinkronisasi Data dan Aspirasi Publik

Dalam rapat tersebut, Komisi II menghadirkan dua instansi kunci sebagai mitra kerja, yakni:

  • Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida): Guna memaparkan kerangka makro pembangunan dan validitas data riset.
  • Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA): Guna mendalami teknis pembangunan fisik dan penanganan titik-titik krusial di wilayah Kota Bekasi.

Baca Juga: Profil Tokoh Nasional Nusron Wahid, Sang Organisatoris Ulung dari Pantura

Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menegaskan bahwa pola pembangunan di tahun 2027 harus mengalami transformasi. Ia menekankan agar Pemerintah Kota Bekasi meninggalkan pola kerja rutinitas dan beralih sepenuhnya pada kebijakan berbasis data (evidence-based policy).

"Kami tidak ingin perencanaan 2027 hanya sekadar salin-tempel dari tahun sebelumnya. Pembangunan harus berbasis riset yang kuat dan data yang akurat. Fokus kita tetap pada penguatan infrastruktur dasar dan pengelolaan sumber daya air agar dampak manfaatnya dirasakan langsung oleh warga, bukan sekadar angka di atas kertas," tegas Latu Har Hary di sela-sela rapat.

Kehadiran Pimpinan dan Anggota
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran lengkap pimpinan Komisi II untuk memberikan pengawasan berlapis dari berbagai perspektif, di antaranya:

  • Latu Har Hary, S.Sn. (Ketua Komisi)
  • Yenny Kristianti, S.E. (Wakil Ketua Komisi)
  • Dr. Hj. Evi Mafriningsianti, S.E., M.M. (Sekretaris Komisi)
  • H.M. Saifuddaulah, S.H., M.H., M.Pd.I. (Anggota)
  • Adhika Dirgantara, S.Kom. (Anggota)
  • Doddy Sukmawirawan, S.IP., M.M. (Anggota)

Baca Juga: Peringatan HUT ke 29 Kota Bekasi, Sinergi Eksekutif-Legislatif Menuju Metropolitan yang Keren dan Nyaman

Fokus Utama: Infrastruktur dan Efisiensi Anggaran

Selain menyoroti sisi teknis infrastruktur di bawah naungan DBMSDA, Komisi II juga memberikan catatan kritis terhadap efisiensi anggaran. Sebagai komisi yang membidangi ekonomi dan pembangunan, para legislator berkomitmen untuk menjaga agar setiap rupiah yang dialokasikan dalam RKPD 2027 memiliki output dan outcome yang jelas bagi kesejahteraan warga.

Sekretaris Komisi II, Dr. Hj. Evi Mafriningsianti, menambahkan bahwa integrasi antara riset yang dilakukan Bapperida dengan implementasi fisik di lapangan oleh dinas teknis adalah kunci keberhasilan pembangunan

Pihaknya berjanji akan terus melakukan pengawasan ketat secara berkala guna memastikan aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses dapat terakomodasi dalam rencana kerja tersebut.

Melalui rapat perdana pembahasan 2027 ini, DPRD Kota Bekasi berharap tercipta harmoni antara visi pemerintah daerah dengan kebutuhan mendesak masyarakat, terutama dalam penanggulangan banjir dan perbaikan konektivitas antarwilayah.

Tags

Terkini