“Transportasi umum itu mahal, tapi harus jadi prioritas. Salah satu solusinya adalah mengunci anggaran agar pengembangannya bisa optimal,” katanya.
Ia juga mendorong pergeseran paradigma pembangunan kota dari orientasi mobil ke transportasi publik.
Soal tata kelola parkir, Eri Irawan menilai masalah parkir merupakan persoalan kompleks nasional, bahkan belum ada kota di Indonesia yang berhasil mencapai target retribusi parkir.
Namun ia menegaskan implementasi parkir non-tunai harus terus dilanjutkan sebagai solusi sistemik.
“Ada kendala teknis di lapangan, tapi tidak boleh membuat kita mundur ke sistem manual. Parkir non-tunai harus terus dipacu,” ujarnya.
Saat ini, kata dia, baru 78 titik parkir dari total sekitar 1.500 titik yang telah menerapkan sistem tersebut. Ke depan, pengawasan berbasis CCTV pintar akan dipasang di sekitar 750 titik parkir prioritas untuk memantau transaksi dan volume kendaraan secara presisi.
Dalam isu aset daerah, ia menilai pengelolaan aset Pemkot Surabaya masih perlu perbaikan kelembagaan agar lebih transparan dan menarik investor. Ia bahkan mendorong pembentukan lembaga khusus seperti Jakarta Asset Management Center untuk mempermudah pemanfaatan aset.
Di sektor banjir, Eri Irawan mengusulkan perubahan paradigma menuju konsep ketahanan banjir (resilience), bukan sekadar pengendalian. Ia mendorong solusi berbasis alam seperti pemulihan fungsi sungai, kolam retensi, dan sumur resapan mendapat porsi anggaran minimal 20–30 persen.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur beton. Solusi berbasis alam harus diperkuat agar kota lebih resilien terhadap banjir,” katanya. ***