NAWACITAPOST.COM - Peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur membawa hasil positif pada tahun 2023 dengan penurunan angka kejadian bencana sebesar 47,9% dibanding tahun 2022.
Adhy Karyono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, mengapresiasi upaya maksimal BPBD Jatim dalam mengurangi kasus bencana di wilayah tersebut.
"Tahun 2023, angka bencana di Jawa Timur mengalami penurunan hingga 47,9%. Ini merupakan kerja keras kita semua, yang selalu siap siaga 24 jam dan tidak pernah libur. Terimakasih sekali lagi," ujar Sekdaprov Adhy dalam Forum Group Discussion (FGD) Kedaruratan, Logistik, dan Pralatan di Hotel Grand Mercure Surabaya pada Selasa (16/1/2023).
Baca Juga: Tempelan Pamflet Restribusi di Balai Pemuda: AH Thony sebut Kebablasan dan Kemunduran
Adhy Karyono menyampaikan bahwa selama tahun 2022 hingga 2024, Jatim mengalami 14 jenis bencana, termasuk banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, dan kebakaran hutan.
Meskipun demikian, kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo, Gunung Arjuno, dan Gunung Lawu berhasil ditangani dengan efektif.
"Alhamdulillah kejadian kebakaran hutan dan lahan yang banyak mewarnai Jatim pada tahun 2023 bisa ditangani dengan baik. Terima kasih kepada BPBD yang memberikan support dalam pemadaman tersebut melalui operasi udara menggunakan helikopter," tambahnya.
Baca Juga: Ketua Pansus Raperda Restribusi Minta Pamflet di Balai Pemuda Surabaya 'DICOPOT'
Dalam rincian dampak bencana tahun 2023, terdapat 5 orang meninggal, 8 orang luka-luka, 24 ribu KK terdampak, dan 3.485 unit rumah mengalami kerusakan.
Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencatatkan 13 jiwa meninggal, 43 orang luka-luka, 4.289 unit rumah rusak, dan 110.202 KK terdampak.
Meskipun terjadi penurunan, Adhy Karyono menekankan agar semua pihak terus waspada dan siap menghadapi potensi bencana di masa depan.
Baca Juga: Bertemu Anas Karno, Pengurus RW/RT Wisma Mukti Sampaikan Keluhan dan Harapan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan status darurat bencana Hidrometeorologi yang berlaku selama 155 hari.
"Status darurat ini salah satunya untuk menjamin kecepatan dan ketepatan dalam pengerahan sumber daya saat bencana terjadi," ungkapnya.