daerah

Yona Bagus Kritik Keras Usulan Tumpang Tindih Makam di Surabaya

Selasa, 18 Maret 2025 | 17:37 WIB
Politisi Gerindra, Yona Bagus Widyatmoko, ketua komisi A DPRD Surabaya. (Nawi)

NAWACITAPOST.COM – Politisi Gerindra, Yona Bagus Widyatmoko, menyoroti kebijakan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, terkait usulan tumpang tindih makam sebagai solusi keterbatasan lahan pemakaman. Menurutnya, langkah tersebut tidak menyelesaikan akar masalah dan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Yona menegaskan bahwa Pemkot Surabaya seharusnya mencari solusi yang lebih kreatif, bukan memilih jalan pintas yang bisa memperumit keadaan.

“Ada banyak lahan tidur yang bisa dimanfaatkan. Pemerintah daerah harus lebih bijak dalam mengoptimalkan aset yang ada,” ujarnya saat ditemui di DPRD Surabaya, Selasa (18/3).

Baca Juga: DPRD Surabaya Dorong Camat Lebih Aktif Tangani Masalah Sosial

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, saat ini terdapat 13 lahan makam dan satu krematorium yang dikelola Pemkot. Selain itu, di kawasan perkampungan juga tersedia 535 lahan makam yang bisa menjadi alternatif. Namun, Yona menilai bahwa usulan tumpang tindih yang diajukan Wali Kota tidak menjawab persoalan utama.

“Tumpang tindih tidak bisa menjadi solusi jangka panjang, apalagi jika berkaitan dengan tanah pemakaman yang sangat sensitif. Kalau tumpang tindih masih keluarga bisa lah ya, kalau bukan? Bagaimana?” tegasnya.

Menurut Yona, salah satu alternatif yang lebih realistis adalah pemanfaatan lahan tidur di berbagai wilayah Kota Surabaya. Ia menyebutkan bahwa terdapat sekitar 9,5 juta meter persegi lahan bekas Tanah Kas Desa (BTKD) yang dapat dimanfaatkan.

Baca Juga: Cahyo Harjo: Pentingnya Kesadaran Kolektif dalam Memberantas Narkoba

“Mengapa harus mengandalkan solusi sementara yang berisiko, ketika ada banyak lahan tidur yang tidak dimanfaatkan? Ini adalah peluang yang harus dimaksimalkan untuk kepentingan warga Surabaya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Yona juga menyoroti kemungkinan bahwa masalah pemakaman kurang mendapat perhatian serius karena tidak berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pemakaman adalah hak setiap warga negara. Semua orang akan meninggal, dan seharusnya Pemkot memberi perhatian yang lebih serius terhadap fasilitas ini,” ujarnya.

Baca Juga: DPRD Surabaya Desak Audit Bozem di Perumahan Elit Demi Cegah Banjir

Selain itu, ia juga mengusulkan agar tata kelola Tempat Pemakaman Umum (TPU) di luar Babat Jerawat dan Keputih diperbaiki. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memastikan lingkungan TPU bebas dari gelandangan dan pengemis.

“Hal ini penting agar lingkungan TPU menjadi lebih aman dan nyaman bagi para peziarah. Dengan penataan yang baik, pemakaman di lahan padat penduduk pun bisa berjalan dengan lancar,” jelasnya.

Halaman:

Tags

Terkini