Dibalik Terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Pemkab Nias Utara Lakukan Pengadaan Mobil Dinas Berkelas

"Seperti contoh mobil dinas sekda yang sudah lama itu sudah keok-keok, atau mogok-mogok," terang eks Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Yos Sudarao Padang ini.

Ketika ditanya mengenai pengadaan Mobil Dinas apakah menjadi skala prioritas, Ya'man mengatakan bahwa, untuk pengadaan Mobil Dinas memang bukan skala prioritas.

"Namun karena ini adalah bagian dari program yang sudah direncanakan sebelumnya, jadi itu hal biasa," kata alumni Universitas Ekasakti ini dengan nada datar.

Sementara, Bupati LIRA Kabupaten Nias Utara Ibezanolo Zega merasa prihatin melihat perencanaan pemerintah Kabupaten Nias Utara yang terkesan boros dalam penggunaan anggaran.

Baca Juga: Sholat Jumat Berjamaah, Petugas dan WBP Lapas Gunungtua Melaksanakan Secara Rutin

"Kita prihatin pada rencana Pemkab Nias Utara dalam mengelola keuangan daerah yang juga disetujui oleh para wakil rakyat kita, yang terkesan mereka tidak patuh dan abai dalam menjalankan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efesiensi belanja APBN dan APBD 2025," urai Bupati LIRA yang biasa disapa Bung Zega.

Padahal, menurutnya Inpres tersebut mengamanatkan pemangkasan anggaran belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah untuk menjaga keberlanjutan fiskal, dengan tujuan mengefektifkan penggunaan anggaran demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Sesungguhnya pemerintah daerah harus bijak dalam perencanaan penggunaan anggaran secara efektif, yaitu harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan menentukan skala prioritas, dan mengalokasikan sumber daya secara bijaksana," imbuhnya.

Demikian juga harapan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat, dituntut untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah dan berteriak lantang untuk menyuarakan kepentingan masyarakat," pungkas Bung Zega dengan nada tegas.