Agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi, DPRD Kabupaten Nganjuk Gelar Rapat Paripurna

NAWACITAPOST.COM — Agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Nganjuk tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024, Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna, pada Senin (30/6/2025).

Rapat paripurna digelar diruang rapat sidang paripurna DPRD Nganjuk, Jalan Gatot Subroto Nomor 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Pantauan wartawan Nawacitapost.com, rapat paripurna dipimpin langsung oleh Tatit Heru Tjahjono Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, didampingi Ulum Basthomi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Nganjuk, dan Endah Sri Murtini Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Baca Juga: Digelar Secara Tertutup, DPRD Kabupaten Nganjuk Laksanakan Rapat Kerja dan Dengar Pendapat Awal

Hadir pada rapat paripurna DPRD diantaranya, Marhaen Djumadi Bupati Nganjuk bersama Trihandy Cahyo Saputro Wakil Bupati Nganjuk, beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Nganjuk dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk.

Marhaen Djumadi Bupati Nganjuk ketika diwawancarai (Sakera Nawacita)

Marhaen Djumadi Bupati Nganjuk mengatakan bahwa, pandangan umum fraksi terhadap raperda pertanggungjawaban LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) tahun 2024, ada beberapa masukan yang bagus.

"Dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), yang disampaikan oleh Pak Edy Santoso kaitannya dengan rest area, juga Bendungan Semantok, Pariwisata, dan tentang predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali berturut-turut, alhamdulillah, ini merupakan hasil kerja bersama-sama," kata Bupati yang akrab disapa Marhaen ketika diwawancarai seusai paripurna.

Baca Juga: Hormati Hari Raya Idul Adha, DPRD Kabupaten Nganjuk Sembelih Dua Hewan Kurban

Berkaitan dengan masukan pariwisata yang belum optimal, Lanjut Marhaen, dirinya bersama Wakil Bupati (Trihandy Cahyo Saputro red) menganggap suatu masukan yang bagus, dan menerima masukan-masukan tersebut.

"Tadi juga ada masukan kaitannya dengan kabel provider, yang tidak hanya di perkotaan saja, yang membuat kabel-kabel semrawut, itu juga akan kita tindaklanjuti, termasuk yang ada di desa-desa, apakah sudah ada izin atau belum, kalau misal sudah ada izin, kira-kira penataan sesuai norma dan aturannya bagaimana, sehingga nanti bisa kelihatan rapi," ujar Marhaen.

Menurut Marhaen, dirinya akan terus melakukan pengawasan atau monitoring terhadap kabel provider yang masih menempel pada tiang milik PLN (Perusahaan Listrik Negara), maupun pada tiang milik Telekom, yang akan menjadi target penertiban.

Sementara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Marhaen berencana ke depannya akan memperketat retribusi, termasuk juga pemasukan dari layanan parkir, termasuk retribusi-retribusi yang lainnya.

Baca Juga: Perihal Siskeudes Dadapan Ngronggot Diblokir Dinas PMD, Komisi I DPRD Nganjuk Buka Suara