NAWACITAPOST.COM – Tepat satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, BEM Nusantara Jawa Timur (BEMNUS Jatim) menyampaikan kritik keras terhadap arah kebijakan pemerintahan yang dinilai cenderung menguatkan militerisasi di ruang sipil serta penggusuran lahan rakyat atas nama keamanan nasional.
Dalam pernyataannya, Koordinator Daerah BEM Nusantara Jatim, Helvin Rosianda, menilai bahwa selama satu tahun terakhir, ekspansi kekuatan militer ke ranah sipil semakin masif dan mengancam prinsip demokrasi yang menjadi dasar reformasi.
“Kami mencatat dengan keprihatinan mendalam adanya ekspansi kekuatan militer ke dalam kehidupan sipil yang terstruktur dan sistematis. Praktik ini bukan hanya mengancam ruang hidup rakyat, tetapi juga menggerus fondasi demokrasi yang telah kita perjuangkan sejak Reformasi,” ujar Helvin, Senin (20/10/2025).
Salah satu kasus yang disoroti BEMNUS Jatim adalah rencana pembebasan 50 hektar lahan di Kaligentong, Kabupaten Tulungagung, yang akan dijadikan lokasi pembangunan Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Batalyon TP). Menurut Helvin, rencana tersebut dilakukan tanpa transparansi, tanpa dialog dengan warga, dan mengabaikan dampak sosial-ekonomi yang ditanggung masyarakat setempat.
“Para petani dan keluarga yang telah tinggal di Kaligentong secara turun-temurun kini hidup dalam ketakutan. Mereka dihadapkan pada ancaman kehilangan tanah leluhur tanpa kepastian ganti rugi yang adil,” tambahnya.
BEMNUS Jatim kemudian menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah, yaitu:
-
Menolak pembebasan 50 hektar lahan di Kaligentong untuk proyek Batalyon TP.
-
Mendesak Kementerian ATR/BPN bertindak selektif dan transparan dalam setiap proses pengadaan lahan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan militer.
-
Menuntut penarikan unsur militer dari ranah sipil dan penegakan prinsip supremasi sipil di atas militer.
-
Mengecam praktik penggiringan opini publik oleh buzzer berbiaya yang mencederai demokrasi.
Helvin menegaskan, momentum satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya menjadi evaluasi nasional terhadap kebijakan yang dianggap menekan rakyat.
“Setahun ini harusnya menjadi waktu koreksi. Tapi justru yang kita lihat adalah semakin sempitnya ruang demokrasi dan semakin kuatnya aroma militer dalam kebijakan publik,” tegasnya.
Ia juga menyerukan agar masyarakat sipil, mahasiswa, buruh, dan petani bersatu mempertahankan ruang hidup dan hak-haknya.
“Kami akan terus melawan setiap bentuk ketidakadilan. Kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran kami sampaikan: dengarkan suara rakyat, hentikan militerisasi, dan hormati demokrasi,” pungkas Helvin.