NAWACITAPOST.COM — Langkah awal Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pascamenjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) langsung menyedot perhatian publik.
Keputusannya melakukan perombakan besar-besaran terhadap 88 perwira Polri dinilai sebagai gestur politik organisasi yang kuat dalam mengawali era kepemimpinannya.
Sorotan tajam tersebut disampaikan Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi, dalam diskusi mendalam di kanal YouTube Forum Keadilan TV yang ditayangkan pada Selasa (6/10/2026).
Baca Juga: Jatuh Bangun Harga Bekas: Fenomena Penyusutan Nilai Hyundai Ioniq 5 vs Toyota Zenix Hybrid
Yuddy menilai gelombang mutasi ini bukan sekadar rotasi rutin, melainkan strategi krusial untuk menyelaraskan struktur kepemimpinan Korps Bhayangkara dengan visi besar pimpinan baru serta arah kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto.
Bagi Yuddy, keberhasilan transformasi di tubuh kepolisian tidak selalu bergantung pada tumpukan regulasi tertulis, melainkan pada komitmen keteladanan dari tingkat tertinggi.
“Reformasi tidak harus semuanya dituliskan dalam bentuk aturan dan undang-undang. Sebuah proses reformasi internal Polri bisa dilakukan dan mulai sejak Kapolri yang baru menjadi suri tauladan bagi bawahannya,” ujar Yuddy.
Langkah taktis kepolisian ini resmi bergulir melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Keputusan tersebut menyasar jajaran perwira tinggi (pati) hingga perwira menengah (pamen).
Dari total 88 personel yang terkena pergeseran, sebanyak 70 di antaranya mendapatkan promosi atau dipercaya mengemban amanat baru.
Restrukturisasi skala besar ini merambah posisi-posisi krusial, mencakup perombakan pada 14 jabatan Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri serta 19 posisi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di berbagai wilayah Indonesia.
Lebih jauh, Yuddy menekankan bahwa penataan organisasi secara masif ini harus menjadi batu pijakan untuk membangun budaya kerja baru yang berlandaskan integritas mutlak dan komitmen pelayanan publik yang nyata.
Dalam diskusinya, ia secara khusus menghadirkan kembali memori kolektif bangsa terhadap sosok legendaris Kapolri ke-5, Jenderal Polisi (Purn.) Hoegeng Iman Santoso, sebagai simbol kepemimpinan yang bersahaja, jujur, dan berani membela kepentingan rakyat di atas segalanya.
Integritas seorang prajurit Bhayangkara, tegas Yuddy, diuji dari keberanian menolak segala bentuk praktik suap dan keteguhan untuk tidak menjadikan jabatan sebagai komoditas atau tujuan pribadi.
Menurutnya, pembenahan moral dan etika ini merupakan fondasi utama yang wajib dipancarkan dari pucuk pimpinan tertinggi hingga ke tingkatan paling bawah.
Baca Juga: Momen Ganjar Pranowo Bertemu Anies Baswedan di Jogja: Makan Malam Warmah hingga Tawa Lepas
Perombakan struktur organisasi di bawah komando Kapolri Suyudi Ario Seto ini memang menjadi awal mula dari proses panjang penataan institusi.
Ujian sesungguhnya kini berada pada bagaimana efektivitas rotasi tersebut dalam mentransformasi Polri menjadi lembaga yang kian profesional, akuntabel, serta mampu mengembalikan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat secara mendasar.