Jakarta, NAWACITA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui, memboyong ajang balap Formula E-ke DKI Jakarta pada 2020 membutuhkan modal awal yang tak sedikit.

Anies Baswedan, membenarkan bahwa pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga memerlukan skema pembiayaan lain untuk menggelar agenda balap mobil elektrik ini.

"Nanti InsyaAllah sekitar akhir Agustus, semua konstruksi pembiayaannya akan lengkap nanti kita umumkan seperti apa. Tapi yang jelas memang ini akan kita kedepankan yang nanti proses Badan Usaha Milik Daerah [BUMD] kita," ujar Anies, dikutip Bisnis, di Balai Kota, Jumat (19/7/2019) lalu.

Anies belum mau mengungkap nominal pastinya. Dirinya hanya menjanjikan bahwa telah ada economic assesment yang telah dibuat pihak penyelenggara dengan proyeksi menghasilkan transaksi bisnis yang bisa dinikmati masyarakat Jakarta sebesar Rp1,2 triliun.

Anies mengaku telah membicarakannya hal ini dengan pihak DPRD, bahkan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi pun sebelumnya direncanakan untuk ikut sebagai simbol kesiapan DKI Jakarta menggelar agenda ini.

Termasuk kesiapan untuk menggelontorkan fee tuan rumah dan biaya pembenahan jalan sesuai standar sirkuit internasional. Anies menjelaskan jadwal pasti pelaksanaan balapan di Jakarta pun akan diungkapnya dalam waktu dekat.

Menanggapi hal ini, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah mendukung adanya rencana ini dan sependapat terkait upaya pemberdayaan BUMD. Menurutnya, bukan hanya dampak ekonomi, dampak sosial berupa kampanye mobil listrik juga bisa menolong DKI Jakarta terbebas dari polusi.

Kendati demikian, Rusli memberi catatan, pemprov tak bisa hanya mengandalkan APBD untuk membiayai proyek ini. Semakin kreatif Pemprov DKI Jakarta mencari sponsorship dan meminimalisir penggunaan APBD, maka bisa dikatakan semakin sukses pula penyelenggaraan acara tersebut.

"Kalau bisa, pembangunan jalan itu pun kalau bisa dari biaya sponsor. Maka dari itu perlu BUMD supaya lebih fleksibel supaya skema business to business berjalan," ungkapnya kepada Bisnis. (Ant)