NAWACITAPOST.COM — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI secara resmi membentuk tim verifikasi guna memeriksa seluruh kelengkapan dan keabsahan persyaratan bakal calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Dalam langkah krusial di tengah dinamika suksesi kepemimpinan nasional tersebut, Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman, ditunjuk mengemban amanah sebagai ketua tim verifikasi.
Keputusan strategis mengenai pembentukan tim dan penunjukan pimpinan tersebut disepakati melalui Rapat Gabungan MPR RI yang dihadiri oleh jajaran pimpinan MPR beserta seluruh ketua fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (16/11/2026).
Penetapan ini menjadi penanda dimulainya fase krusial dalam mekanisme konstitusional pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
Habiburokhman menjelaskan bahwa mandat utama tim verifikasi yang dipimpinnya adalah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kelengkapan administratif sekaligus menguji kebenaran materiel dokumen persyaratan para kandidat wakil presiden yang nantinya diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Rapat Gabungan MPR yang dihadiri Para Pimpinan MPR bersama para ketua Fraksi memutuskan saya sebagai Ketua Tim Verifikasi Pemilihan Wakil Presiden,” kata Habiburokhman kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin, 16 November 2026.
Berdasarkan linimasa yang telah ditetapkan, proses penelitian dan verifikasi berkas dijadwalkan berlangsung secara maraton mulai 25 November hingga 8 Desember 2026.
Dalam rentang waktu tersebut, tim memikul tanggung jawab besar untuk memastikan setiap dokumen yang diserahkan oleh para calon telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan publik.
Lebih lanjut, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR RI ini menegaskan bahwa kerja tim verifikasi tidak akan berjalan di permukaan atau sekadar menggugurkan kewajiban prosedural.
Pihaknya berkomitmen menggandeng dan berkoordinasi secara intensif dengan berbagai instansi terkait untuk memvalidasi keaslian setiap dokumen yang masuk.
“Kami akan proaktif dengan instansi terkait untuk memaksimalkan tugas kami,” imbuhnya.
“Dalam menjalankan tugas kami tak ingin kerja sekedar formalitas, kami akan proaktif agar mendapat kepastian bahwa semua dokumen yang diserahkan calon benar adanya,” sambung Ketua Komisi III DPR RI itu.
MPR Siapkan 22 Persyaratan Calon Wapres dan Panitia Ad Hoc
Pada kesempatan yang sama, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memaparkan bahwa terdapat sedikitnya 22 poin persyaratan mutlak yang wajib dipenuhi oleh setiap kandidat wakil presiden.
Seluruh berkas persyaratan tersebut nantinya harus diserahkan secara bersamaan dengan pengajuan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pimpinan MPR.
“Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” kata Muzani pada hari yang sama.
“Tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan akan detail termasuk ijazah dan seterusnya,” tambahnya.
Muzani juga merinci komposisi struktural tim verifikasi yang mencerminkan keterwakilan lintas unsur di parlemen.
Tim tersebut akan berada di bawah koordinasi Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, dengan Habiburokhman bertindak sebagai ketua, sementara posisi sekretaris diisi oleh perwakilan dari Fraksi PDI Perjuangan.
Di samping membentuk tim verifikasi, Rapat Gabungan MPR turut menyepakati pembentukan panitia ad hoc yang memiliki tugas khusus untuk merancang dan mempersiapkan seluruh aspek teknis maupun tata tertib proses pemilihan hingga penetapan wakil presiden terpilih.
Baca Juga: Daftar Korban Penyadapan Listyo Sigit Bertambah, Najwa Shihab hingga Raffi Ahmad Jadi Sasaran
Rangkaian tahapan konstitusional ini dijadwalkan mencapai puncaknya pada 9 Desember 2026 melalui penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR RI dengan agenda utama pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden yang baru.
Pembentukan seluruh perangkat kerja ini dilakukan untuk menjamin setiap tahapan suksesi jabatan wakil presiden berjalan secara transparan, akuntabel, sesuai koridor konstitusi, serta dipersiapkan secara matang.(***)