NAWACITAPOST.COM — Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (DPP HIMNI) menyampaikan pandangan strategis terkait wacana Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) serta dinamika pembangunan daerah.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) DPP HIMNI, Ote Telaumbanua, menegaskan bahwa gagasan pemekaran daerah harus disikapi secara rasional dengan memperhitungkan secara cermat kapasitas serta kondisi fiskal negara yang terbatas.
"Gagasan Daerah Otonomi Baru (DOB) harus disesuaikan dengan kondisi fiskal negara yang terbatas," tegas Ote Telaumbanua dalam keterangannya di Jakarta.
Ote menjelaskan, kendati aspirasi pemekaran merupakan hak konstitusional dan instrumen pemerataan pembangunan, keberlanjutannya sangat bergantung pada kemampuan anggaran negara serta kemandirian ekonomi daerah penerima otonomi.
Oleh karena itu, rasionalisasi fiskal menjadi landasan utama agar pembentukan daerah baru tidak justru menjadi beban tambahan bagi keuangan negara maupun daerah.
Menolak Penggabungan Wilayah
Di tengah bergulirnya evaluasi efektivitas daerah otonom, DPP HIMNI menolak keras opsi penggabungan wilayah.
Ote Telaumbanua menekankan bahwa solusi atas keterbatasan daerah bukan dengan menghapus integritas teritorial yang ada, melainkan melalui optimalisasi potensi internal.
"HIMNI menolak penggabungan wilayah, lebih memilih membangun dengan kekuatan sendiri," ujar Ote secara lugas.
Menurutnya, kemandirian daerah dapat diwujudkan apabila seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah bersinergi memaksimalkan sumber daya lokal yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan.
Mendorong Ekonomi Hijau dan Biru di Sektor Pariwisata
Dalam konteks percepatan pembangunan ekonomi lokal, DPP HIMNI menyoroti pentingnya reorientasi sektor pariwisata.
Ote menyatakan bahwa pengembangan pariwisata daerah tidak boleh lagi bertumpu pada model konvensional, melainkan wajib menerapkan paradigma ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy).
Baca Juga: Imbas Kabut Asap Karhutla: Langit Palangka Raya Menguning Pekat dan Warga Kesusahan Bernapas
Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjaga kelestarian ekosistem darat dan laut, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi berbasis konservasi yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat pesisir dan kepulauan.
Leadership Kepala Daerah dan Penegakan Hukum
Lebih lanjut, DPP HIMNI menggarisbawahi bahwa keberhasilan transformasi ekonomi dan tata kelola daerah sangat ditentukan oleh faktor kepemimpinan (leadership) para kepala daerah beserta jajaran pimpinan institusi daerah lainnya.
Wasekjend DPP HIMNI Ote Telaumbanua menegaskan bahwa kepemimpinan yang berintegritas, inovatif, dan berpandangan jauh ke depan merupakan kunci utama dalam mengeksekusi kebijakan strategis daerah.
Selain faktor kepemimpinan, HIMNI juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas, adil, dan konsisten sebagai fondasi utama untuk menjamin kepastian investasi, stabilitas keamanan, serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.