NAWACITAPOST.COM – Pemenuhan hak anak usia dini di Kabupaten Nias Barat masih membutuhkan penguatan di sejumlah sektor. Mulai dari kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), pemerataan akses air bersih dan sanitasi, hingga perlindungan anak dari tindak kekerasan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam evaluasi program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI).
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas PAUDHI yang dirangkaikan dengan refleksi capaian delapan indikator kinerja di Ruang AFO Bappelitbangda, Kamis (8/10/2026). Forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi secara terpadu.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat, Salome Waruwu, S.I.P., M.M., yang mewakili Bupati Nias Barat, menekankan pentingnya menghilangkan sekat birokrasi dalam pelaksanaan program lintas sektor. Ia mendorong setiap perangkat daerah memperkuat koordinasi dan menyelaraskan program sesuai tugas masing-masing agar intervensi bagi anak usia dini berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
Menurutnya, perhatian terhadap tumbuh kembang anak tidak cukup dilakukan melalui layanan pendidikan semata, tetapi harus didukung sektor kesehatan, pemenuhan gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Karena itu, koordinasi lintas sektor perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran dan tindak lanjut yang jelas.
Baca Juga: Perluas Perlindungan Pekerja, Pemkab Nias Barat Jalin Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan
Dalam pemaparan evaluasi delapan indikator kinerja PAUDHI, sejumlah capaian positif telah terlihat. Di antaranya pelaksanaan deteksi tumbuh kembang anak, pemberian vitamin melalui fasilitas kesehatan, serta inisiatif pemberian makanan tambahan secara mandiri di sejumlah satuan pendidikan anak usia dini.
Meski demikian, masih terdapat pekerjaan yang memerlukan perhatian bersama. Perluasan kepemilikan dokumen identitas anak, pemerataan fasilitas air bersih dan sanitasi, penguatan kelas pengasuhan bagi orang tua, serta peningkatan perlindungan anak dari kekerasan menjadi sejumlah tantangan yang disoroti dalam rapat.
Untuk menjawab persoalan tersebut, penyelarasan program dan pendanaan melalui APBD kabupaten serta alokasi Dana Desa menjadi salah satu langkah yang didorong. Dukungan anggaran diharapkan dapat memperkuat pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, meningkatkan sarana posyandu, dan memperbaiki fasilitas sanitasi di lingkungan satuan PAUD.
Selain itu, percepatan pelayanan administrasi kependudukan melalui sistem jemput bola juga menjadi perhatian agar anak-anak memperoleh dokumen identitas yang sah sejak dini. Langkah ini diharapkan membantu memperluas akses anak terhadap layanan dasar sekaligus memperkuat pemenuhan hak mereka.
Baca Juga: Rayakan HUT ke-48 Bupati Nias Barat, Yonif TP 903/Baluseda Pererat Kebersamaan
Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Bunda PAUD Kabupaten Nias Barat, pimpinan OPD, pejabat administrator, pengurus Pokja Bunda PAUD, serta Tim Penggerak PKK Kabupaten Nias Barat.
Sebagai tindak lanjut, rapat ditutup dengan penandatanganan berita acara komitmen pembagian peran masing-masing perangkat daerah. Kesepakatan tersebut akan menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) lintas sektor dalam memperkuat pelaksanaan PAUDHI di Kabupaten Nias Barat.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Nias Barat mendorong agar koordinasi lintas sektor tidak berhenti pada kesepakatan rapat, tetapi berlanjut pada pelaksanaan program yang terarah dan berkelanjutan demi mendukung tumbuh kembang anak yang sehat, cerdas, dan terlindungi. (Yogi)