Selanjutnya, Denny menuturkan Jokowi telah menghadapi kritik atas kebijakan-kebijakannya. Beberapa orang menilai bahwa janji-janji politiknya, seperti menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Mereka berpendapat bahwa langkah-langkah Jokowi justru melemahkan KPK, sebuah lembaga yang seharusnya diperkuat untuk memberantas korupsi.
"Jokowi menyatakan tidak ada pertemuan dengan Agus dalam catatan agenda acara. Cara ngeles itu saja sudah sangat meragukan, memalukan. Apalagi, Pratikno hanya mengatakan: lupa. Harusnya Beliau lebih jujur, melawan lupa," katanya.
Sementara itu, Denny memaparkan terkait Pertemuan antara Jokowi dan Agus Rahardjo menjadi sorotan, terutama karena catatan agenda acara yang tidak mencatat adanya pertemuan tersebut.
"Pernyataan Presiden dan Juru Bicara Presiden Pratikno yang mengklaim 'lupa' tentang pertemuan tersebut meninggalkan kesan yang meragukan. Argumen bahwa lupa adalah bagian dari manusia mungkin tidak cukup untuk menutupi ketidakjelasan yang muncul dalam situasi ini," katanya.
Kritik juga menyentuh janji politik terkait pilpres yang dinilai memaksakan kehendak keluarga politik Jokowids.
Penetapan Gibran melalui Putusan Paman Usman dianggap sebagai tindakan untuk kepentingan dinasti keluarga. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan integritas dalam keputusan politik yang diambil oleh pemerintahan Jokowi.
"Sejak lama Presiden Jokowi memang wajib dimakzulkan, supaya tidak terlalu banyak drama Korea, yang merusak moralitas konstitusi bangsa Indonesia!," ujarnya.