NAWACITAPOST.COM — Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Suahasil Nazara, menegaskan komitmen krusial pemerintah dalam mengawal tata kelola pembiayaan hijau berkelanjutan saat memimpin Peringatan Hari Ulang Tahun ke-7 Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Jumat (09/10/2026).
Di tengah urgensi krisis iklim global, Menkeu Suahasil menekankan bahwa BPDLH harus terus membuktikan diri sebagai institusi penyambung arus dana internasional yang transparan, tepercaya, serta berdampak langsung bagi kelestarian alam nusantara.
Menghubungkan Investasi Global dan Kebutuhan Real
Dalam arahannya, Menkeu Suahasil Nazara menggarisbawahi posisi tawar strategis Indonesia dalam peta pembiayaan lingkungan dunia.
BPDLH tidak sekadar berperan sebagai pengelola dana, melainkan episentrum kepercayaan yang menjembatani komitmen donor global dengan aksi nyata di lapangan.
“Saya sekali lagi ingin menggarisbawahi, menjadi lembaga yang dipercaya, yang kredibel untuk menghubungkan sumber pembiayaan, terutama dari dunia internasional, dengan kebutuhan nyata perlindungan lingkungan hidup yang dikerjakan oleh seluruh kementerian dan lembaga,” tegas Menkeu.
Sejak awal pembentukannya, BPDLH telah mencatatkan rekam jejak signifikan dengan mengonsolidasikan portofolio pendanaan mencapai USD1,3 miliar (sekitar Rp20 triliun lebih) yang bersumber dari kemitraan donor internasional serta pendampingan APBN.
Mobilisasi dana megah ini dialokasikan secara terukur untuk mendanai sektor-sektor vital, meliputi:
- Rehabilitasi Ekosistem Mangrove: Restorasi kawasan pesisir guna memperkuat benteng bentang alam dan penyerapan karbon.
- Pengelolaan Karbon: Penyediaan instrumen pembiayaan untuk mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC).
- Pendanaan Risiko Bencana: Skema ketahanan finansial dalam menghadapi dampak perubahan iklim ekstrem.
Kredibilitas Narasi Nasional: APBN sebagai Pilar Utama
Menatap tantangan ke depan, Menkeu Suahasil menuntut BPDLH untuk mempertajam sinergi antara dana hibah/pinjaman mitra pembangunan internasional dengan struktur penganggaran perubahan iklim dalam APBN.
Menurutnya, Indonesia harus berdiri tegak dengan narasi pembangunan yang mandiri, di mana kucuran dana internasional hadir sebagai pelengkap (komplemen) atas komitmen anggaran nasional yang sudah berjalan.
“Donor adalah satu hal, tetapi kemudian memberi tahu kepada mitra internasional kita bahwa Indonesia juga punya satu set agenda dan agenda ini dibiayai oleh budget, dan kalau mitra pembangunan internasional kita akan masuk, itu menjadi komplemen dari budget tersebut, itu akan menjadi suatu narasi yang menciptakan kredibilitas kita ke depan,” jelas Menkeu.
Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat posisi diplomasi iklim Indonesia, membuktikan bahwa komitmen menjaga bumi bukan sekadar bergantung pada bantuan luar negeri, melainkan dialokasikan secara nyata dari anggaran negara.
Baca Juga: Mandalika Membara! Raul Fernandez Ledakkan Rekor Sirkuit dan Kuasai Practice MotoGP Indonesia
Transformasi Dana Abadi Bencana Jangka Panjang
Selain pembiayaan iklim, Menkeu Suahasil Nazara memberikan perhatian khusus pada perbaikan ketahanan bencana nasional.
Ia mendorong BPDLH untuk mentransformasi pengelolaan Pooling Fund Bencana (PFB) agar tidak terjebak dalam kacamata penanganan jangka pendek, melainkan berkembang menjadi instrumen dana abadi (endowment fund) yang kokoh dan berkelanjutan.
“Saya mau minta untuk BPDLH yang saat ini mendapatkan kepercayaan mengelola Pooling Fund Bencana, jadilah pengelola dana abadi Pooling Fund Bencana kita dengan baik,” ungkapnya.
Dengan kapasitas PFB yang terkelola secara optimal, Indonesia diharapkan memiliki jaring pengaman finansial yang tangguh saat menghadapi bencana alam, tanpa membebankan kejutan mendadak pada postur APBN tahun berjalan.
Pilar Indonesia Maju dan Berkelanjutan
Menutup amanatnya pada perayaan tujuh tahun kiprah BPDLH, Menkeu Suahasil menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang saling meniadakan, melainkan harus berjalan beriringan.
Ia berharap BPDLH terus memperluas inovasi instrumen pembiayaan sekaligus memperketat tata kelola (governance).
“Terus menjadi institusi yang dipercaya, kredibel, berdampak, dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Setengah Abad HIPPI: Sarman Simanjorang Gelorakan Kebangsaan dan Dobrak Sekat Bisnis Pada Momentum Rakerda DPD DKI Jakarta
Mabes TNI AD Gempar, KSAD Maruli Simanjuntak Akui Malu Perumahan Cijantung Jadi Markas Judol
Gibran Disebut Wapres Ilegal, KPU dan Jokowi Ikut Terseret Sorotan Publik
Detik-Detik Mendebarkan di Mandalika: Veda Ega Pratama Nyaris Gagal Lolos ke Q2 Moto3
Sinyal Tegas Mendikdasmen: Tahun 2027, Tradisi Siswa Otomatis Naik Kelas Berpotensi Dihentikan