mix-news

Jejak Tambahan Kuota 20.000 Jemaah: Kerugian Rp622 Miliar hingga Meja Hijau

Jumat, 20 November 2026 | 21:08 WIB
Tambahan 20.000 kuota haji untuk Indonesia pada 2024 menjadi awal perkara dugaan korupsi yang kini menyeret empat terdakwa. (Dok. Sekretariat Presiden)
 
NAWACITAPOST.COM — Kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 bermula dari pembagian tambahan 20.000 kuota jemaah yang diperoleh Indonesia dari Arab Saudi pada Oktober 2023.
 
Perkara ini kemudian disidik KPK sejak 9 Agustus 2025 dan berkembang hingga empat orang ditetapkan sebagai tersangka. Kerugian negara berdasarkan audit BPK mencapai sekitar Rp622,09 miliar.
 

Kronologi Kasus Korupsi Kuota Haji

Pangkal persoalan bermula pada 19 Oktober 2023, ketika Presiden Joko Widodo bertemu Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Pertemuan tersebut menghasilkan tambahan 20.000 kuota haji untuk Indonesia pada 2024.
 
Baca Juga: Geger! Penemuan Pria Tewas Bersimbah Darah di Jalan Blora Menteng

Pada 2024, Kementerian Agama membagi tambahan kuota itu menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Pembagian tersebut menjadi sorotan karena berbeda dari ketentuan kuota 92 persen reguler dan 8 persen khusus dalam UU Nomor 8 Tahun 2019.

Keputusan pembagian kuota itu turut menjadi perhatian Pansus Angket Haji DPR pada 2024. Pansus menemukan sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan haji, termasuk kebijakan pembagian kuota tambahan.
 
 
 
 
 
 

Penyelidikan KPK hingga Penetapan Tersangka

KPK mulai mengusut dugaan korupsi penentuan kuota haji pada 2025. Penyidikan resmi diumumkan pada 9 Agustus 2025 untuk perkara penyelenggaraan haji Indonesia tahun 2023–2024.
 
Baca Juga: Politikus PDIP Dukung Dasco Jadi Wapres, Dinilai Responsif Hadapi Persoalan Rakyat

Pada 11 Agustus 2025, KPK menyampaikan perkiraan awal kerugian negara lebih dari Rp1 triliun. Penyidik juga mencegah Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dan pemilik Maktour Fuad Hasan Masyhur bepergian ke luar negeri.

Pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan Yaqut dan Gus Alex sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam proses penentuan serta pengisian kuota haji tambahan.

BPK kemudian menyerahkan hasil audit pada 27 Februari 2026. Nilai kerugian negara dalam perkara tersebut diumumkan mencapai sekitar Rp622,09 miliar pada Maret 2026.

Yaqut ditahan pada 12 Maret 2026, sedangkan Gus Alex menyusul pada 17 Maret 2026. Status penahanan Yaqut sempat dialihkan menjadi tahanan rumah pada 19 Maret, sebelum kembali ke rutan KPK pada 24 Maret 2026.
 
Baca Juga: Aksi Kejar-kejaran di Tol, Bea Cukai Malang Gagalkan Penyelundupan 186.000 Batang Rokok Ilegal

Pada 30 Maret 2026, KPK mengumumkan dua tersangka tambahan, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional Maktour dan Asrul Aziz Taba dari asosiasi Kesthuri. Keduanya ditahan pada 8 Juni 2026.
 

Empat Tersangka Mulai Disidangkan

Penyidikan terhadap keempat tersangka kemudian rampung dan perkara dilimpahkan ke pengadilan. Mereka mulai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 11 Agustus 2026.

Keempat terdakwa didakwa dalam perkara yang berkaitan dengan pembagian dan pengelolaan kuota haji tambahan 2023–2024. Jaksa menguraikan dugaan kerugian negara sekitar Rp622,09 miliar.

Persidangan selanjutnya mengungkap berbagai keterangan saksi mengenai pembagian kuota, dugaan penerimaan uang, hingga nama-nama pihak yang disebut dalam proses tersebut.
 
Baca Juga: Bea Cukai dan Pemkab Malang Musnahkan 3,2 Juta Batang Rokok Ilegal

Pada 18 November 2026, Gus Alex memberikan keterangan mengenai dugaan aliran uang untuk kebutuhan Pansus Haji. Sehari kemudian, persidangan berlanjut dengan agenda pemeriksaan para terdakwa sebagai saksi bagi satu sama lain.

Hingga Jumat, 20 November 2026, perkara korupsi kuota haji masih bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta. Keterangan para terdakwa dan saksi masih menjadi bagian dari proses pembuktian sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.(***)

Tags

Terkini