NAWACITAPOST.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui adanya satu perkara yang informasinya terkonfirmasi bocor, menyusul mencuatnya kabar bahwa lembaga antirasuah tersebut menjadi target penyadapan ilegal mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Perkara yang dimaksud berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang yang melibatkan mantan pegawai KPK berinisial DIS.
Keterangan ini disampaikan langsung oleh Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Satu Perkara Terverifikasi Bocor
Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan klarifikasi menyeluruh terkait berbagai informasi dugaan kebocoran dalam kegiatan penindakan KPK, baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan. Dari penelusuran tersebut, hanya satu kasus yang terbukti mengalami kebocoran informasi.
“Sampai saat ini pun, ya yang hanya bisa terkonfirmasi dan terverifikasi yaitu peristiwa di pemerasan terhadap Bupati Pemalang ya yang dilakukan oleh Saudara Dias, DIS ya,” kata Taufik di hadapan awak media.
Menurut Taufik, penanganan perkara dugaan pemerasan tersebut saat ini masih terus berjalan di tahap penyidikan dan mendekati penyelesaian sebelum segera dilimpahkan ke meja hijau.
Di sisi lain, Taufik menepis anggapan bahwa praktik penyadapan terhadap lembaga antirasuah berkaitan dengan isu kebocoran informasi pada operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK.
“Untuk hal-hal yang terkait kebocoran-kebocoran di luar kegiatan yang dilakukan oleh APH lain itu tidak ada kaitannya dengan yang ada di kegiatan di KPK,” ujarnya menegaskan.
Masuk Radar Target Penyadapan Ilegal
Kabar mengenai KPK yang menjadi sasaran penyadapan sebelumnya terungkap dalam rapat kerja antara Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dengan Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Suyudi mengungkapkan bahwa praktik penyadapan ilegal tersebut menyasar spektrum target yang sangat luas.
Selain KPK, daftar sasaran mencakup Presiden, lingkar Istana, kementerian, lembaga negara, pejabat pemerintah, hingga anggota DPR. Daftar itu juga merambah ke jajaran gubernur, kapolda, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa.
Meski demikian, Suyudi menekankan bahwa pencantuman nama-nama institusi maupun elemen masyarakat tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan kepolisian dan tidak serta-merta mengindikasikan bahwa pihak-pihak yang disadap terlibat dalam tindak pidana.
KPK Jamin Kerahasiaan Internal
Berdasarkan perkembangan penyidikan yang dipaparkan pihak kepolisian, kasus penyadapan ilegal ini telah menyeret empat orang tersangka, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dalam konstruksi perkara tersebut, Listyo diduga berperan memberikan perintah, menentukan target sasaran, sekaligus menjadi penerima akhir (end user) dari hasil penyadapan.
Baca Juga: Polri Tolak Uji Forensik Ulang Ijazah Jokowi, Pengamat Tegaskan Roy Suryo Wajib Hormati Putusan
Menanggapi situasi tersebut, KPK memastikan bahwa seluruh informasi terkait penanganan perkara yang menjadi kewenangannya tetap terjaga ketat dalam ranah internal lembaga.
Sementara itu, proses hukum atas kasus dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang—yang menjadi satu-satunya kebocoran terverifikasi—terus dikebut menuju tahap persidangan.(***)