Bandung, NAWACITAPOST.COM - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Sudjonggo kumpulkan seluruh jajaran pada setiap divisi secara bergantian dalam Rapat Pembahasan dan Penyampaian Target Kinerja (Tarja) B01 dan B02 di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, pada hari ini Selasa (01/03/22) yang mengambil tempat di Ruang Sahardjo.
Dalam rapat kali ini disampaikan laporan – laporan mengenai hasil kinerja yang telah dilaksanakan dan rencana kinerja yang akan dilaksanakan dari tiap – tiap Divisi unsur – unsur dibawahnya.
Diawali dengan laporan dari Divisi Pemasyarakatan, yang menyampaikan penerapan Penanganan Perkara Pidana Secara Terpadu Berbasis Tekhnologi Informasi (SPPT-TI) pada 28 UPT Lapas/Rutan/Bapas sebagai Pilot Project, terselenggaranya layanan rehabilitasi narkotika bagi tahanan dan narapidana, terselenggaranya Pendidikan vokasi bersertifikasi melalui pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa), pelatihan keterampilan dan kemampuan untuk berwirausaha bagi narapidana, narapidana yang dinilai menggunakan instrument Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) memperoleh predikat baik pada variable pembinaan kepribadian.
-
Meningkatnya kualitas pengelolaan Basan Baran di Rupbasan, meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar dengan deteksi dini pada Lapas, Rutan dan LPKA.
Di samping itu, target kinerja seluruh lapas, Rutan dan LPKA melaksanakan input data pada SDP fitur keamanan dan redistribusi pada UPT dengan tingkat Overcrowding diatas 300%.
Lebih lanjut, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melaporkan terlaksananya pencapaian Aksi HAM, perwujudan Kabupaten Kota Peduli HAM baik evaluasi, pelaporan maupun koordinasi serta konsultasi. Di samping itu evaluasi dugaan pelanggaran permasalahan HAM dan tindak lanjutnya.
Kemudian, Divisi Keimigrasian pun menyampaikan laporan tarjanya yang berisi tersedianya data cekal di Divisi Keimigrasian dan terselenggaranya pengusulan cekal yang cepat, tepat dan berbasis IT, penegakan hukum berbasis Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) dan regulasi serta implementasi Mobile Paspor.
-
Pada kesempatan terakhir, Divisi Administrasi juga menyampaikan realisasi anggaran belanja yang telah dilaksanakan. Selain itu disampaikan juga bahwa proses pengadaan barang dan pembangunan pada UPT masih sedang dijalankan.
Kedepannya kegiatan pembangunan pada beberapa UPT akan dijalankan bersamaan dengan kegiatan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan dilaksanakan terhadap 12 Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kumham Jabar dan akan dimulai pada bulan Maret ini.
Kepada Kepala Divisi Keimigrasian Heru Tjondro, Plt. Kepala Divisi Administrasi Eva Gantini, Pejabat Administrator dan Pengawas serta Operator Tarja masing-masing Divisi, Sudjonggo menyampaikan, “Saya mengapresiasi atas pencapaian target kinerja pada masing-masing divisi. Untuk mengejar tarja yang belum tercapai sesuai target pada B01 dan B02 ini, kita berkoordinasi, bekerjasama dengan UPT. Sampaikan apa yang menjadi arahan dari Kepala Divisi kepada satkernya dan jalankan tugas dan kinerja sesuai dengan pedoman yang telah diberikan.” pungkasnya.