Baca Juga : Kakanwil Jawa Timur Krismono Mampu Terjemahkan Instruksi Jokowi dan Yasonna
Yang benar-benar dirasakan dan bermanfaat nyata. Yaitu, penerapan Peraturan Desa No 6 Tahun 2019 terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya kanwil Kumham berupaya mengoptimalkan pemanfaatn Layanan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) dalam mendukung pembuatan kebijakan di wilayah. Yang mana melalui Subbidang SIPKUMHAM mengadakan Pengumpulan Data dan Pengolahan Data perlindungan PMI.
Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Jawa Timur
Kegiatan tersebut dilakukan Kasubid SIPKUMHAM Nova Wijayanti beserta tiga anggotanya. Kepala Desa Bringinan, Barno menjadi narasumber dalam kegiatan yang bertempat di balai desa itu. Peserta berasal dari Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Komunitas Pekerja Migran Indonesia (KOPI). "Ada juga beberapa warga yang merupakan PMI dan ex-PMI yang kesemuanya juga merupakan inisiator munculnya Perdes Perlindungan PMI," tutur Nova.
Dalam Kegiatan ini berlangsung diskusi antara narasumber dan audiens terkait bagaimana urgensi perlindungan PMI di tingkat desa. Para peserta terlihat sangat antusias. Diskusi pun berlangsung seru dan banyak masukan yang didapat. Pastinya bisa menjadi bekal berharga bagi PMI yang mau dan bekerja di luar negeri. Sehingga, memahami dan mengerti peraturan hukum di suatua negara penempatan. Agar tidak terjadi hal-hal berita-berita miris, seperti PMI yang melanggar hukum, akibatnya PMI tersebut dihukum, bahkan mungkin ada yang dihukum mati.
Makanya sosialisasi SIPHUKAM Kanwil Kemenkumham Jatim, kepada kegiatan tersebut sangat tepat dan patut diapresiasi berbagai pihak. Tidak hanya Kemenkumham, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang terkait dengan perlindungan PMI menjadi terbantu. Yang jelas BP2MI sangat berterimakasih terhadap acara di Desa Bringinan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jatim.