AMI juga meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur ikut dilibatkan dalam pengawasan dan pengusutan perkara tersebut.
Berdasarkan informasi KKP, sebanyak 1.048 ton udang impor diamankan di sejumlah lokasi di Jawa Timur, antara lain Pasuruan, Probolinggo dan Lamongan. KKP menyebut komoditas tersebut diduga tidak sesuai dengan peruntukannya.
AMI meminta proses penelusuran tidak berhenti pada pengamanan barang. Pemeriksaan terhadap dokumen impor, izin, distribusi, transaksi, penerima barang, hingga kemungkinan keuntungan yang diperoleh harus dilakukan secara menyeluruh.
Baihaki menegaskan AMI akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut.
“Kami akan kawal persoalan ini. Jangan sampai kasus sebesar ini selesai hanya dengan penyegelan, kemudian publik tidak pernah tahu siapa yang bertanggung jawab. Kalau ada pelanggaran, proses hukum harus berjalan transparan,” pungkasnya. ***
