Kanwil Kemenkumham Papua Gelar Penyusunan SAKIP 2023 dan Analisa Sarpras UPT Tahun 2025

NAWACITAPOST.COM - Kantor Wilayah Kemenkumham Papua menggelar kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 dan Analisa Sarpras UPT Tahun 2025 Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua, yang dalam hal ini diwakili Kepala Divisi Administrasi, Hendrik Pagiling bertempat di Ball Room Lantai 1 Hotel Horizon Kotaraja Abepura Kota Jayapura, Selasa (20/02/2023).

Kegiatan di awali dengan penyampaian laporan ketua panitia pelaksanaan kegiatan yang di sampaikan langsung oleh Kabag program dan Humas Victor Lucky Maturbongs yang menyampaikan rincian jalannya dua agenda kegiatan yang akan di laksanakan.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Papua Hendrik Pagiling, menyampaikan bahwa SAKIP merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca Juga: Kakanwil Kemenkumham Papua Buka Sosialisasi Kekayaan Intelektual Strategi Bisnis dan HAM

Ia juga menekankan pentingnya komitmen dari seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Papua untuk meningkatkan kinerja dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Lebih lanjut dalam arahannya, Hendrik menekankan agar seluruh pengampu SAKIP untuk mengikuti dengan seksama kegiatan ini, mengingat pada tahun 2024 penilaian SAKIP akan dilakukan secara mandiri oleh pengampu wilayah dan tidak lagi dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.

"Saya meminta kepada seluruh penanggung jawab laporan SAKIP untuk memperhatikan setiap item dan butir kegiatan yang dituangkan dalam laporan SAKIP, karena pada tahun depan ini akan dilakukan penilaian mandiri oleh kantor wilayah," ujarnya.

Baca Juga: Kakanwil Kemenkumham Papua Terima Kunker Tim Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian

Lebih Lanjut Hendrik menjelaskan SAKIP ini dimana menunjukan kinerja apa yang sudah kita lakukan kinerja yang sudah kita lakukan baik itu yang dituangkan di dalam program anggaran dan diwujud nyatakan dalam bentuk kegiatan output dan outcome-nya harus terukur outputnya adalah pelaksanaan kegiatan itu bisa kita laksanakan dengan tepat waktu sedangkan outcome-nya bagaimana kegiatan ini bisa dampaknya dirasakan baik itu oleh organisasi dan masyarakat.

"Tentunya Bapak Ibu sekalian di dalam melakukan kinerja dalam instansi pemerintah kami sangat berharap apa saja yang menjadi tuntutan organisasi baik di level Kementerian diturunkan pada tataran unit eselon 1 kemudian diimplementasikan di seluruh kantor wilayah di 33 kantor Wilayah seluruh Indonesia itu bisa diwujud nyatakan oleh seluruh satuan kerja jadi semuanya ini sudah terstruktur dengan baik bagaimana caranya kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang menjadi tuntutan organisasi karena implementasi kita adalah bagaimana caranya pelayanan publik ini kita bisa tingkatkan dengan baik di satuan kerja kita masing masing yang ada di Papua ini," ucap Hendrik.

Hendrik mengajak peserta operator dari satuan kerja agar antusias dalam bentuk kegiatan ini, "apa saja yang menjadi tuntutan organisasi format yang sudah disiapkan tolong diikuti secara baik sehingga laporan lkjp yang kita inginkan itu bisa kita laporkan ke pusat sehingga menjadi kontribusi pusat di dalam mengambil kebijakan selanjutnya," ujarnya.

Baca Juga: 1457 Warga Binaan di Kanwil Kemenkumham Papua Terima Remisi Khusus Hari Raya Natal 2023

“Saya minta kepada Bapak/Ibu dalam pengadaan barang/jasa harus melalui mekanisme e-purchasing dengan sistem katalog elektronik (E-katalog) untuk menunjang proses pengadaan pemerintah pada era Internet of Things (IoT) agar selaras dengan perkembangan zaman," ujarnya.

"Saya sangat berharap teman-teman di level operator bisa menyikapi ini secara baik karena ada beberapa operator kita ini di UPT yang merangkap operator ada yang pegang sampai tiga sampai lima aplikasi Jadi kami sangat berharap bapak ibu semua yang dipercayakan sebagai operator dapat membantu kepala satuan kerja untuk dapat merumuskannya," ujar Hendrik.