NAWACITAPOST.COM – Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr Akmarawita Kadir, menyampaikan hasil inspeksi mendadak (sidak) ke Wisata Religi Taman Bungkul, Rabu (15/1/2025). Sidak tersebut menyoroti potensi besar Taman Bungkul sekaligus beberapa isu yang memerlukan perhatian serius, seperti keberadaan rumah-rumah di sekitar makam, penataan pedagang kaki lima (PKL), hingga pengelolaan anggaran perawatan.
“Sebenarnya ada laporan dari warga mengenai keberadaan rumah-rumah di kawasan makam Bungkul yang menimbulkan kesan kumuh. Ini tidak sesuai dengan standar cagar budaya yang mengharuskan kawasan tersebut bebas dari penambahan atau pengurangan fisik. Kami juga menerima informasi adanya pungutan liar terkait UMKM di area tersebut,” ujar dr. Akmarawita, legislator Partai Golkar.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penataan ulang kawasan tersebut oleh dinas-dinas terkait. “Kami meminta Bappedalitbang untuk segera melakukan penataan ulang. Harapan kami, kondisi Taman Bungkul, khususnya di area makam, menjadi lebih bersih, rapi, dan sesuai standar internasional,” tambahnya.
Komisi D juga mencatat bahwa kawasan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bertaraf internasional. “Surabaya ini luar biasa. Kita bisa mengarah ke medical tourism dan spot tourism. Taman Bungkul sudah dikenal secara internasional, apalagi di sini ada ikon seperti Rawon Kalkulator yang sangat terkenal,” jelas dr. Akmarawita.
Namun, ia juga mengkritisi kondisi di sekitar makam yang dianggap tidak mendukung citra Taman Bungkul sebagai destinasi wisata unggulan. “Di sekitar makam ada rumah-rumah yang kesannya kumuh, bahkan ada jemuran yang menciptakan suasana seperti perkampungan. Hal ini perlu segera ditata ulang agar sesuai dengan potensi besar yang dimiliki Taman Bungkul,” katanya.
Dr. Akmarawita juga menyoroti kurangnya alokasi anggaran perawatan dari APBD untuk kawasan ini. “Kami mendapatkan informasi bahwa penjaga makam harus mencari solusi sendiri untuk biaya perawatan karena tidak ada alokasi APBD. Ini harus segera diperbaiki agar mereka tidak terbebani secara finansial,” ungkapnya.
Ke depannya, Komisi D akan mengadakan rapat koordinasi akhir Januari 2025 dengan melibatkan berbagai dinas terkait, seperti Dishub, Satpol PP, Disbudporapar, dan Bappedalitbang, untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menata ulang kawasan tersebut.
“Kami ingin memastikan seluruh elemen yang terlibat berkoordinasi dengan baik. Jangan sampai potensi besar Taman Bungkul tidak dimanfaatkan maksimal karena pengelolaan yang kurang optimal,” tegas dr. Akmarawita. ***