SURABAYA, NAWACITAPOST.COM – Mengapa Pemkot Surabaya harus turun tangan membersihkan sungai di kawasan perbatasan yang bukan menjadi kewenangannya? Pertanyaan ini mencuat setelah pemerintah kota bergerak melakukan pembersihan sungai menjelang musim hujan, sementara instansi yang memiliki kewenangan pemeliharaan justru mendapat sorotan.
Langkah Pemkot Surabaya yang dipimpin Wali Kota Eri Cahyadi tersebut mendapat dukungan dari anggota Komisi C sekaligus Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya, Josiah Michael. Namun, di balik dukungan itu, ia menyampaikan kritik terhadap Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang dinilai belum optimal menjalankan tanggung jawabnya.
Menurut Josiah, pembersihan sungai perbatasan merupakan langkah mendesak. Apalagi, musim hujan segera tiba, sementara kondisi sejumlah sungai dinilai tidak terawat dan berpotensi memperbesar risiko banjir bagi warga Surabaya.
"Kita mendukung upaya dari Wali Kota dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya dengan dinas terkait untuk membersihkan sungai-sungai di perbatasan Kota Surabaya. Karena langkah ini saya kira tepat untuk melindungi warga Surabaya supaya tidak terkena banjir lagi, mengingat sebentar lagi akan musim hujan dan sungai tersebut tidak terawat," ujar Josiah kepada Jatim Mandiri melalui gawainya, Selasa (17/11/2026).
Namun, persoalan tidak berhenti pada kegiatan pembersihan. Josiah justru mempertanyakan tanggung jawab BBWS sebagai instansi yang memiliki kewenangan atas sungai-sungai tersebut.
Ia menilai, apabila pemeliharaan dilakukan secara rutin sesuai kewenangan, Pemkot Surabaya tidak seharusnya harus turun tangan dengan mengerahkan sumber daya tambahan untuk menangani persoalan yang semestinya menjadi tanggung jawab instansi lain.
"Tetapi tentu yang kita sesalkan adalah BBWS selaku pemilik kewenangan atas sungai tersebut yang tidak mau melakukan tugas dan kewajibannya. Karena seharusnya kalau mereka melaksanakan tugasnya, maka tentu Pemkot tidak perlu bersusah payah untuk membersihkan sungai tersebut," tegasnya.
Sorotan lain yang tak kalah penting adalah penggunaan APBD Kota Surabaya. Menurut Josiah, ketika Pemkot harus mengalokasikan tenaga, peralatan, dan biaya operasional untuk membersihkan sungai di luar kewenangannya, anggaran daerah ikut terbebani.
Padahal, APBD Surabaya semestinya dapat lebih difokuskan untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan penanganan persoalan infrastruktur di wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota.
"Karena dengan membersihkan sungai tersebut sebenarnya APBD kita juga akhirnya tersedot untuk wilayah seharusnya bukan tugas dari kita. Nah, ini yang tetap harus menjadi perhatian ke depan supaya BBWS ini memperhatikan wilayahnya, jangan sampai merepotkan pemerintah kota lagi," pungkasnya.
Kritik tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan gerak cepat pemerintah daerah. Koordinasi dan kepatuhan terhadap pembagian kewenangan antarlembaga juga menjadi kunci.
Sebab, jika setiap kali sungai bermasalah Pemkot Surabaya harus turun tangan dan mengeluarkan anggaran sendiri, lalu untuk apa keberadaan instansi yang memang memiliki kewenangan mengelola dan memelihara sungai tersebut?