SURABAYA, NAWACITAPOST.COM – Bisnis penyewaan apartemen dengan sistem hitungan jam di kawasan Surabaya Barat mulai menjadi perhatian masyarakat. Praktik yang semula identik dengan hunian sementara kini memunculkan pertanyaan serius mengenai fungsi bangunan, legalitas usaha, hingga pengawasan aktivitas penghuni. Salah satu kawasan properti yang patut mendapat perhatian adalah Grand Sungkono Lagoon Surabaya.
Kekhawatiran masyarakat muncul menyusul beredarnya promosi penginapan di media sosial yang menawarkan fasilitas check-in bersama pasangan dengan tarif relatif murah. Salah satu konten TikTok bahkan menggunakan kalimat, "70 ewu wes bisa cek in bareng pacar mu". Konten tersebut menarik perhatian warganet dengan sekitar 8.638 tanda suka, 502 komentar, 2.106 kali disimpan, dan 1.593 kali dibagikan.
Promosi semacam itu memunculkan diskusi mengenai maraknya pemanfaatan apartemen sebagai tempat penginapan jangka pendek. Informasi dan percakapan masyarakat di media sosial juga memunculkan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan unit apartemen sebagai tempat pertemuan pasangan hingga dugaan lokasi prostitusi terselubung. Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta.
Dalam konteks tersebut, Grand Sungkono Lagoon perlu mendapat perhatian dari sisi tata kelola dan pengawasan. Sebagai kawasan superblok yang dikembangkan PT PP Properti, anak perusahaan PT Pembangunan Perumahan (Persero), transparansi pengelolaan dan mekanisme pengawasan aktivitas penyewaan unit menjadi hal penting untuk dipastikan.
Grand Sungkono Lagoon sendiri merupakan proyek pengembangan properti yang memiliki sejumlah menara apartemen, termasuk Venetian Tower dan Caspian Tower. Sebagai kawasan hunian vertikal dan komersial, pengelolaannya tentu tidak cukup hanya berorientasi pada transaksi bisnis. Aspek keamanan, ketertiban, kenyamanan penghuni, serta kepatuhan terhadap ketentuan perizinan juga harus menjadi perhatian.
Pertanyaan mendasarnya, apakah unit-unit apartemen di kawasan tersebut hanya digunakan sebagai hunian atau sebagian telah dimanfaatkan sebagai usaha penginapan jangka pendek? Jika terdapat penyewaan dengan sistem harian maupun hitungan jam, apakah kegiatan tersebut telah memenuhi persyaratan perizinan usaha akomodasi, termasuk NIB, KBLI yang sesuai, sertifikat standar, serta ketentuan fungsi bangunan?
Pemerintah Kota Surabaya tidak boleh bersikap pasif. DPMPTSP, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Cipta Karya perlu memastikan bahwa pemanfaatan unit apartemen di Grand Sungkono Lagoon berjalan sesuai peruntukan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pengelola Grand Sungkono Lagoon juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai sistem penyewaan unit, mekanisme penerimaan tamu, pemeriksaan identitas pengunjung, serta pengawasan terhadap aktivitas penginapan jangka pendek. Apakah seluruh kegiatan tersebut tercatat dan berada dalam pengawasan pengelola, atau justru berlangsung secara mandiri oleh pemilik unit tanpa kontrol yang memadai?
Persoalan ini bukan semata-mata soal boleh atau tidaknya seseorang menyewakan apartemen. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa kegiatan usaha akomodasi tidak berjalan tanpa legalitas, pengawasan, dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar.
Jangan sampai kawasan hunian vertikal yang dibangun dengan konsep properti modern justru menyisakan persoalan pengawasan dan ketidakjelasan pemanfaatan unit. Pemkot Surabaya perlu memastikan kondisi sebenarnya melalui pemeriksaan, bukan sekadar menunggu keresahan masyarakat semakin meluas di media sosial.
Grand Sungkono Lagoon dan pihak pengelolanya patut memberikan klarifikasi. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa kawasan hunian yang mereka tempati maupun kunjungi dikelola secara tertib, aman, dan sesuai ketentuan hukum. ***