daerah

SKANDAL KBS MEMANAS! Komisi B DPRD Surabaya Terseret Bayang-Bayang Dugaan Aliran Dana

Senin, 16 November 2026 | 13:34 WIB

Namun, apabila foto tersebut autentik dan memiliki hubungan dengan dugaan transaksi keuangan KBS, aparat penegak hukum patut menelusuri asal-usul uang, pihak pemberi, penerima, serta tujuan penyerahannya.

Perkembangan penyidikan memang bukan isapan jempol. Kejati Jatim telah menyampaikan bahwa penyidikan perkara KBS terus dikembangkan dan peluang penetapan tersangka baru masih terbuka setelah proses penyidikan rampung. Akan tetapi, keterangan resmi tersebut belum membenarkan dugaan pembayaran pengacara Rp2,2 miliar, janji penghentian perkara, ataupun aliran dana kepada anggota DPRD.

Pertanyaan besar kini tertuju kepada jajaran direksi PDTS KBS dan Komisi B DPRD Surabaya. Apa dasar pembayaran jasa hukum hingga Rp2,2 miliar? Siapa yang menyetujui pencairannya? Apa pekerjaan hukum yang benar-benar dilakukan? Siapa pengacara yang menerima pembayaran? Apakah terdapat kontrak, kuitansi, laporan pekerjaan, serta bukti transfer yang dapat dipertanggungjawabkan?

Jika benar ada pihak yang menjanjikan penghentian perkara dengan imbalan uang, siapa pemberi, penerima, dan perantaranya? Jika benar terdapat aliran dana kepada anggota DPRD, siapa pun orangnya harus diperiksa berdasarkan bukti, tanpa perlindungan jabatan maupun kedekatan politik.

Komisi B juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan fungsi pengawasannya terhadap KBS. Begitu pula direksi perusahaan harus menjelaskan penggunaan kas, mekanisme pembayaran jasa hukum, serta seluruh transaksi yang kini menjadi perhatian.

KBS bukan perusahaan milik segelintir pejabat atau pengelola. Aset dan keuangannya menyangkut kepentingan publik. Masyarakat berhak mengetahui apakah uang perusahaan digunakan untuk kepentingan hukum yang sah atau justru diduga menjadi alat transaksi di balik perkara.

Janji menghentikan perkara adalah barang dagangan paling berbahaya. Sebab yang dijual bukan keadilan, melainkan kecemasan. Dan ketika angka miliaran rupiah, dugaan aliran dana, serta informasi foto penyerahan uang mulai muncul, publik berhak menuntut satu hal: jangan biarkan perkara KBS berhenti pada satu nama tersangka, jika memang ada pihak lain yang harus dimintai pertanggungjawaban. ***

Halaman:

Tags

Terkini

Kapolresta Sidoarjo Pimpin Sertijab Kapolsek Wonoayu

Jumat, 13 November 2026 | 13:35 WIB