daerah

SKANDAL KBS MEMANAS! Komisi B DPRD Surabaya Terseret Bayang-Bayang Dugaan Aliran Dana

Senin, 16 November 2026 | 13:34 WIB

 

SURABAYA, NAWACITAPOST.COM – Ada yang lebih mengkhawatirkan daripada dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya (KBS): ketika perkara hukum diduga dijadikan komoditas, kecemasan diperjualbelikan dengan harga miliaran rupiah, sementara muncul informasi mengenai dugaan aliran dana yang menyeret nama sejumlah anggota DPRD Surabaya.

Kasus dugaan korupsi Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) kini memasuki babak yang semakin serius. Setelah mantan Direktur Utama, Choirul Anwar, ditetapkan sebagai tersangka pada Juli 2026 dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2016–2024, penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terus berkembang.

Informasi yang diperoleh NAWACITAPOST dari sumber internal DPRD Surabaya yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkap dugaan persoalan baru. Penyidikan lanjutan disebut mulai menyoroti sejumlah pengeluaran kas perusahaan pada tahun anggaran 2025–2026, terutama pembayaran jasa hukum atau lawyer fee yang nilainya dinilai tidak masuk akal.

Menurut sumber tersebut, pembayaran jasa pengacara yang semula disebut sekitar Rp100 juta diduga membengkak hingga mencapai Rp2,2 miliar. Artinya, terjadi lonjakan sekitar 22 kali lipat dari nilai awal.

Namun, yang membuat informasi ini semakin serius bukan semata-mata besarnya pembayaran. Sumber itu mengungkap adanya dugaan janji bahwa perkara hukum yang sedang berjalan dapat dihentikan melalui jalur Kejaksaan Negeri Tanjung Perak maupun Kejati Jawa Timur.

Bahkan, menurut penuturannya, pengacara yang identitasnya belum diketahui itu diduga kembali meminta uang sekitar Rp500 juta. Jika informasi tersebut benar, persoalannya bukan lagi sekadar ketidakwajaran pembayaran jasa hukum, melainkan dugaan praktik memperdagangkan janji penghentian perkara.

Lebih jauh, sumber internal tersebut juga menyebut adanya dugaan aliran dana kepada sejumlah anggota DPRD Surabaya. Informasi ini menjadi perhatian serius karena membuka pertanyaan mengenai kemungkinan keterlibatan oknum legislatif dalam pusaran persoalan keuangan perusahaan daerah tersebut.

Sorotan kemudian mengarah kepada Komisi B DPRD Surabaya, yang memiliki fungsi pengawasan terhadap sektor usaha daerah dan BUMD. Apakah lembaga pengawas ini mengetahui persoalan pembayaran jasa hukum tersebut? Apakah pernah meminta penjelasan direksi KBS? Atau justru ada informasi penting yang belum terungkap kepada publik?

NAWACITAPOST telah berupaya mengonfirmasi informasi tersebut kepada beberapa anggota Komisi B DPRD Surabaya, baik untuk persoalan lawyer fee maupun aliran dana dan pemanggilan dari kejaksaan. Namun, jawaban yang diperoleh justru memunculkan tanda tanya baru.

Dalam wawancara tersebut, beberapa anggota Komisi B terkesan menutupi persoalan yang ditanyakan. Alih-alih memberikan penjelasan substantif mengenai dugaan pembengkakan lawyer fee maupun informasi aliran dana, respons yang disampaikan justru cenderung berupa pertanyaan balik kepada wartawan, seolah ingin menggali lebih jauh sejauh mana informasi yang telah diperoleh media.

Respons tersebut tentu tidak serta-merta membuktikan adanya keterlibatan atau pengetahuan mereka terhadap dugaan transaksi tersebut. Namun, sikap dan jawaban yang belum memberikan penjelasan substantif membuat pertanyaan mengenai fungsi pengawasan Komisi B semakin relevan.

Di tengah berkembangnya informasi tersebut, NAWACITAPOST juga memperoleh informasi lain yang masih dalam proses penelusuran. Informasi itu menyebut adanya sebuah foto yang diduga memperlihatkan salah satu anggota Komisi B DPRD Surabaya menerima uang dari pihak KBS.

Informasi foto ini menjadi bagian penting yang perlu diuji kebenarannya. Hingga berita ini disusun, NAWACITAPOST masih menelusuri keaslian foto, waktu pengambilan, konteks penyerahan, nominal uang, serta tujuan pemberian uang tersebut.

Belum dapat dipastikan apakah foto itu berkaitan dengan transaksi resmi, kegiatan kedinasan, atau dugaan aliran dana sebagaimana disampaikan sumber internal. Karena itu, foto tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penerimaan suap maupun tindak pidana.

Halaman:

Tags

Terkini

Kapolresta Sidoarjo Pimpin Sertijab Kapolsek Wonoayu

Jumat, 13 November 2026 | 13:35 WIB