SURABAYA, NAWACITAPOST.COM — Proyek penataan kawasan di depan Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola Surabaya kembali memantik tanda tanya. Ruas yang sebelumnya terlihat masih layak dan berfungsi justru dibongkar untuk ditata menggunakan paving/batu alam.
Kondisi itu membuat Aliansi Madura Indonesia (AMI) mempertanyakan skala prioritas pembangunan Pemerintah Kota Surabaya. AMI menilai publik berhak mengetahui alasan teknis dan urgensi sebuah fasilitas yang masih berfungsi harus kembali dibongkar.
“Ini yang menjadi pertanyaan kami, apa urgensinya? Jalan yang masih bagus kenapa harus dibongkar dan ditata lagi? Jangan sampai uang rakyat justru digunakan untuk pekerjaan yang belum menjadi kebutuhan mendesak,” tegas Ismail dari AMI.
Bagi AMI, persoalannya bukan semata soal proyek batu alam atau paving. Yang dipersoalkan adalah logika penggunaan anggaran publik. Ketika masih banyak persoalan infrastruktur dan pelayanan masyarakat yang membutuhkan perhatian, setiap pekerjaan fisik semestinya memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sorotan AMI semakin tajam karena di sekitar lokasi pekerjaan disebut tidak terlihat papan informasi proyek yang secara terbuka mencantumkan nama kegiatan, nilai kontrak, sumber anggaran, pelaksana, konsultan/pengawas, hingga jangka waktu pekerjaan.
“Kalau benar proyek ini menggunakan uang rakyat, jangan sampai masyarakat hanya melihat hasil akhirnya. Publik juga berhak tahu berapa uang yang dibelanjakan, siapa pelaksananya, dari mana anggarannya dan apa dasar pekerjaan tersebut,” ujar Ismail.
AMI juga meminta perhatian serius terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dalam rekaman yang beredar, sejumlah pekerja terlihat beraktivitas di area proyek tanpa perlengkapan keselamatan yang tampak memadai.
Menurut AMI, proyek pemerintah tidak cukup hanya selesai secara fisik. Proses pelaksanaannya juga harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas dan keselamatan kerja.
“Jangan sampai yang dikejar hanya proyek selesai dan anggaran terserap. Pemerintah harus bisa menjelaskan manfaatnya kepada masyarakat. Kalau memang ada alasan teknis, kerusakan, penataan kawasan atau kebutuhan lain, buka datanya. Jangan biarkan publik menebak-nebak,” kata Ismail.
AMI mendesak instansi terkait membuka dokumen dan dasar pelaksanaan proyek tersebut. Mulai dari kajian kebutuhan, perencanaan, nilai kontrak, sumber pembiayaan, volume dan spesifikasi pekerjaan, hingga nama perusahaan pelaksana serta pihak pengawas.
Pertanyaan AMI sederhana: jika fasilitas sebelumnya masih layak, apa dasar pembongkarannya? Sebab, semakin besar uang publik yang digunakan, semakin besar pula kewajiban pemerintah untuk menjelaskan alasan dan manfaat pekerjaan tersebut.
“Kalau memang ada kebutuhan teknis yang jelas, kami tidak mempersoalkan. Tetapi kalau sesuatu yang masih bagus dibongkar tanpa penjelasan yang terang, masyarakat sangat wajar bertanya: untuk apa anggaran itu dihabiskan?” pungkas Ismail. ***