NAWACITAPOST.COM - Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko menegaskan PT PLN (Persero) harus mengatur pemadaman agar tidak terjadi di jam sibuk. Gangguan listrik akibat PLTU Paiton dinilai berdampak luas. “Jangan ganggu prime time layanan publik,” tegasnya.
Yona menyebut kondisi gangguan sistem Jawa–Bali yang dipicu PLTU Paiton masih terjadi fluktuatif hingga 2026. Ia meminta PLN segera memperbaiki skema distribusi agar pemadaman tidak menjadi beban berulang bagi masyarakat perkotaan maupun layanan vital.
“Kami sudah koordinasi dengan PLN,” kata Yona. Ia menegaskan durasi pemadaman harus dipangkas karena banyak fasilitas publik di Surabaya belum memiliki genset memadai, sehingga sangat rentan saat listrik diputus mendadak.
Menurutnya, titik layanan publik harus jadi prioritas utama. “Lampu lalu lintas jangan sampai mati,” ujarnya. Ia menilai traffic light yang padam bisa langsung memicu kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya kota.
DPRD menyoroti lemahnya cadangan listrik di sejumlah fasilitas publik. Kondisi ini membuat pelayanan administrasi dan kesehatan terganggu saat pemadaman terjadi, terutama di jam kerja aktif masyarakat.
“Banyak kantor pelayanan belum siap genset,” ungkap Yona. Ia menilai PLN perlu menerapkan skema prioritas beban agar fasilitas vital tidak ikut terdampak saat terjadi gangguan pasokan listrik.
Dari sisi ekonomi, pemadaman bergilir disebut menekan UMKM. “Ada biaya tambahan yang harus ditanggung pelaku usaha,” kata Yona, terutama untuk genset dan risiko kerusakan produk berbasis pendingin seperti makanan beku.
Ia juga menyoroti dampak sosial, termasuk terganggunya kegiatan nonton bareng masyarakat. “Jangan matikan listrik saat momen hiburan publik,” tegasnya, merujuk tingginya aktivitas nobar di Surabaya.
Yona menutup dengan desakan agar gangguan di PLTU Paiton segera ditangani tuntas. “Jangan sampai berlarut,” ujarnya. Ia meminta PLN memperkuat sistem agar pemadaman tidak terus membebani warga dan aktivitas ekonomi kota. ***