NAWACITAPOST.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026, Kamis (6/11/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Surabaya itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya.
Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Johari Mustawan, menegaskan bahwa APBD 2026 harus berpihak kuat pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Pendidikan merupakan pondasi pembangunan kota. Walaupun secara total anggarannya sudah mencapai 22,26 persen, tapi yang benar-benar dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan hanya 17,16 persen,” ujar Johari.
Ia menjelaskan, sisanya 5,1 persen anggaran pendidikan tersebar di dinas lain sebesar 1,67 persen, di Sekretariat Daerah 0,62 persen, dan di 31 kecamatan sebesar 2,81 persen. Karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap anggaran yang tersebar di luar Dinas Pendidikan agar tepat sasaran.
“Distribusi anggaran di luar Dinas Pendidikan perlu pengawalan ketat agar fungsi pendidikan tetap berjalan sesuai tujuan. Jangan sampai tersebar, tapi tidak memberi dampak pada peningkatan kualitas belajar,” tegasnya.
Tak hanya sektor pendidikan, Johari—yang akrab disapa Bang Jo—juga menyoroti anggaran kesehatan yang hanya mencapai 11,89 persen atau sekitar Rp1,513 triliun. Ia menilai, angka tersebut harus benar-benar mampu menjamin layanan kesehatan yang optimal bagi warga kota.
“Dengan anggaran sebesar itu, layanan Universal Health Coverage (UHC), 63 puskesmas, 153 puskesmas pembantu, dan lebih dari 60 rumah sakit mitra BPJS, terutama tiga RSUD milik Pemkot, harus bisa berjalan maksimal,” tegas Bang Jo.
Ia juga mengingatkan pentingnya pemerataan tenaga medis, terutama dokter dan perawat. Saat ini, Surabaya masih kekurangan sekitar 50 dokter dan 80 perawat. “Kekurangan tenaga medis ini berdampak langsung pada kecepatan dan kualitas layanan masyarakat. Target kita, 100 persen warga Surabaya harus terlayani dengan kepuasan tinggi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bang Jo turut menyoroti isu kesejahteraan rakyat, terutama pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data, jumlah keluarga miskin di Surabaya masih mencapai 23.752 KK atau 64.705 jiwa, sementara keluarga pramiskin tercatat 88.545 KK atau 285.703 jiwa.
“APBD 2026 harus benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan pramiskin. Tahun lalu kita berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol, maka tahun ini harus jadi momentum memperkuat kesejahteraan,” tegasnya.
Bang Jo juga mengingatkan Pemkot agar serius menurunkan angka pengangguran terbuka yang masih berada di kisaran 4,50–4,91 persen, serta menyiapkan lapangan kerja baru bagi 19 ribu lulusan setiap tahun.
“Program pengentasan pengangguran harus disinergikan dengan pelatihan, magang, dan pendampingan usaha dari pemerintah pusat dan provinsi agar lebih efektif dan tidak tumpang tindih,” pungkasnya. ***