NAWACITAPOST.COM – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, melontarkan kritik tajam terhadap Camat Benowo yang menyatakan tidak menemukan aktivitas prostitusi di eks lokalisasi Moroseneng. Menurutnya, pernyataan tersebut tergesa-gesa dan berpotensi menutupi fakta sebenarnya di lapangan.
“Temuan yang disampaikan anggota Komisi D DPRD Surabaya, Mas Imam Syafi’i, itu berangkat dari pengamatan empiris setelah adanya aduan dari masyarakat,” tegas Fathoni, Kamis (9/10/2025).
Politikus Partai Golkar itu menilai langkah Imam Syafi’i turun langsung ke lokasi bukan sekadar pencitraan, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan fungsi pengawasan DPRD. Ia menilai tindakan tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan Surabaya yang tengah berjuang menegakkan predikat sebagai “kota layak anak.”
“Mas Imam turun ke lapangan dan menemukan fakta bahwa praktik prostitusi masih berjalan di Moroseneng. Itu bukan pencitraan, tapi ikhtiar untuk memastikan Surabaya benar-benar bersih dari praktik semacam itu,” ujarnya.
Toni—sapaan akrab Arif Fathoni—menilai Camat Benowo gagal memahami esensi pengawasan. Ia mengingatkan bahwa penanganan masalah sosial seperti prostitusi tidak cukup dengan operasi terbuka atau razia massal, karena cara itu seringkali tidak efektif.
“Kalau langsung razia besar-besaran, para pelaku pasti kabur. Mestinya camat melakukan operasi tertutup dulu, bukan langsung bicara ke publik seolah semuanya bersih,” tegasnya dengan nada tinggi.
Fathoni juga menyoroti sikap pejabat publik yang terlalu cepat membantah temuan DPRD. Menurutnya, hal itu justru dapat mempermalukan institusi pemerintah sendiri dan menurunkan kepercayaan publik.
“Kalau Camat Benowo buru-buru bilang tidak ada prostitusi, itu namanya menutup mata. Nanti masyarakat malah akan mencari bukti sendiri, dan kalau benar ada, justru yang malu pemerintah,” ujarnya.
Ia menegaskan, pejabat seharusnya tidak alergi terhadap kritik. DPRD, kata Fathoni, menjalankan fungsi pengawasan bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih transparan dan jujur.
“Jadikanlah saran, masukan, dan kritikan dari anggota DPRD yang turun ke lapangan itu sebagai lecutan semangat untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, bukan malah sibuk mencari pembenaran. Karena saat ini era digitalisasi bisa menjadi jembatan transparansi dari berbagai elemen masyarakat,” pungkas Toni. ***