NAWACITAPOST.COM – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, menggelar agenda reses masa sidang I tahun anggaran 2025 selama sepekan penuh di enam kecamatan yang masuk dalam daerah pemilihan (Dapil) 1. Keenam kecamatan tersebut meliputi Gubeng, Bubutan, Krembangan, Tegalsari, Genteng, dan Simokerto.
Dalam kegiatan serap aspirasi tersebut, Ajeng yang juga anggota Komisi D DPRD Surabaya menerima berbagai keluhan masyarakat, mulai dari persoalan aset Pemerintah Kota yang terbengkalai hingga kebutuhan dasar warga, khususnya di bidang pendidikan.
Salah satu sorotan warga adalah aset Pemkot Surabaya di Jalan Pucang Anom Timur No. 32 dengan luas 1.206 meter persegi. Aset ini dulunya digunakan sebagai lokasi Perguruan Ilmu Sejati, namun kini terbengkalai. Selain itu, warga juga menyinggung aset eks pabrik karung di Jalan Ngagel Timur dengan luas lebih dari 4 hektare yang hingga kini belum dimanfaatkan optimal.
“Warga menilai aset-aset tersebut seharusnya bisa difungsikan kembali, terutama untuk kebutuhan pendidikan. Bisa untuk pembangunan SMP Negeri baru atau bahkan Sekolah Rakyat, sesuai dengan gagasan Partai Gerindra dan Ketua Umum Pak Prabowo Subianto, agar anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas,” jelas Ajeng di sela resesnya, Selasa (16/9/2025).
Selain itu, warga juga mengeluhkan masalah data penerima bantuan sosial, khususnya data pragamis (pra sejahtera) yang sulit berubah status menjadi penerima gamis (garis miskin). Menurut mereka, kondisi ekonomi pascapandemi dan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat membuat banyak keluarga semakin berat untuk bertahan hidup, namun tidak semua terakomodasi dalam data penerima bantuan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ajeng menegaskan komitmennya untuk membawa aspirasi masyarakat ke forum resmi DPRD.
“Masukan warga ini menjadi bahan penting agar kebijakan Pemkot Surabaya benar-benar tepat sasaran dan menyentuh masyarakat kecil. Jangan sampai aset kota dibiarkan mangkrak, sementara warga masih membutuhkan ruang belajar, sekolah, bahkan fasilitas umum lainnya,” tegasnya.
Politisi perempuan Gerindra itu juga menambahkan, aspirasi terkait pendidikan memiliki urgensi tinggi, mengingat Surabaya masih menghadapi persoalan kuota sekolah negeri yang terbatas setiap tahunnya. “Gerindra konsisten mendorong lahirnya Sekolah Rakyat sebagai solusi nyata bagi keluarga yang kesulitan mengakses pendidikan. Dengan memanfaatkan aset Pemkot, kita bisa mewujudkan pendidikan yang merata dan gratis bagi semua,” tambahnya.
Melalui reses ini, Ajeng berharap warga tetap aktif menyampaikan masukan serta mengawal kebijakan pemerintah kota. “Saya akan terus turun ke masyarakat, mendengar langsung persoalan yang ada. Karena DPRD adalah rumah rakyat, dan suara rakyat harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya. ***