Sementara itu, alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, sebagai kebutuhan dasar masyarakat, masing-masing mencapai Rp2,5 triliun dan Rp2,7 triliun.
Pemkot juga mengalokasikan Rp1,4 triliun per tahun untuk honor para pelayan publik seperti RT, RW, guru ngaji, dan pengurus rumah ibadah.
Dari sisi infrastruktur, pembangunan jalan kota dan kampung, termasuk proyek seperti JLLB dan JLLT, ditaksir memerlukan dana hingga Rp10,6 triliun.
Untuk program sosial, perbaikan 8.176 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu) membutuhkan Rp286 miliar, sementara jaminan kesehatan semesta menyedot anggaran sekitar Rp450 miliar.
Tak hanya itu, untuk beasiswa bagi lebih dari 3.600 pelajar dan mahasiswa, dianggarkan Rp55 miliar, dan untuk penerangan jalan umum di 29.853 titik, Pemkot mengalokasikan Rp280 miliar.
Catatan penting, angka-angka tersebut belum termasuk kebutuhan anggaran untuk program pengembangan UMKM, balai RW, ketahanan pangan, serta sektor pariwisata, olahraga, dan kesenian.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto, menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah kota.
Ia menyoroti dua proyek strategis, yakni Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalur Lingkar Luar Timur (JLLT) sebagai kunci pemerataan akses dan mobilitas masyarakat dalam lima tahun ke depan.
Menurut Achmad, arah pembangunan infrastruktur Surabaya sebagaimana tertuang dalam RPJMD harus memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan warga.
Hal ini juga sejalan dengan pidato politik Wali Kota terpilih pada rapat paripurna DPRD Surabaya, yang menekankan pembangunan JLLB dan JLLT sebagai bagian dari tantangan pembangunan kota.
“JLLB di wilayah barat sangat dibutuhkan karena kawasan tersebut kini berkembang sebagai permukiman baru. Kehadiran JLLB akan memperlancar mobilitas warga sekaligus menjadi penghubung strategis ke Kabupaten Gresik,” ujar legislator fraksi Golkar Surabaya ini pada, Minggu (29/6/2025).
Di sisi lain, JLLT yang membentang di kawasan timur Surabaya juga dinilai memiliki peran vital. Jalur ini akan menjadi koridor logistik utama dari Pelabuhan Tanjung Perak di utara menuju Bandara Juanda dan Kabupaten Sidoarjo di selatan.
“Ini bukan hanya jalan, tapi jalur ekonomi yang bisa mengurangi beban kemacetan kota. Kendaraan logistik tak harus melintasi pusat kota, cukup lewat JLLT,” jelasnya.
Lebih lanjut, Achmad berharap keberadaan JLLT dapat menjadi alternatif distribusi logistik sekaligus mengurangi beban jalan perkotaan yang selama ini padat dan mudah rusak akibat lalu lintas berat.
Selain proyek-proyek besar tersebut, ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya harus tetap memberi perhatian serius terhadap infrastruktur di kawasan perkampungan, seperti penanganan genangan dan perbaikan jalan lingkungan.