NAWACITAPOST.COM - Ketua LHKP Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya, Dr. Zuhrotul Mar’ah, menyatakan dukungan terhadap langkah Pemkot Surabaya menertibkan juru parkir liar di depan minimarket dan toko modern. Namun, ia juga menekankan pentingnya solusi yang adil bagi para pekerja informal tersebut.
“Kami mendukung langkah penertiban jukir liar. Tapi pendekatannya harus adil dan manusiawi. Jangan biarkan rakyat kehilangan penghasilan tanpa solusi,” tegas Zuhrotul yang juga anggota Komisi D DPRD Surabaya, Sabtu (14/6/2025).
Penertiban tersebut sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Dalam aturan itu, toko modern yang punya lahan sendiri tidak boleh menarik parkir. Selain itu, Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah melarang pembagian kantong plastik gratis, yang kini dibebankan kepada konsumen.
Baca Juga: Dari Turnamen Domino, Azhar Kahfi Kukuhkan 'AkuKoncomu' sebagai Gerakan Sosial Baru
“Konsumen sudah bayar kantong plastik. Masak masih harus bayar parkir liar juga? Ini tidak adil,” katanya.
Zuhrotul menegaskan bahwa konsumen harus mendapat layanan parkir yang gratis, aman, dan nyaman — sesuai dengan aturan.
Namun, ia juga tidak menutup mata pada kondisi para jukir liar. “Sebagian besar mereka rakyat kecil yang butuh makan hari ini. Pemerintah tidak boleh sekadar menggusur. Harus ada solusi,” tegasnya.
Baca Juga: Ada Pelanggaran Lingkungan, Komisi A Desak Pengembang Alana Tunda Serah Terima
Untuk itu, LHKP PDM Surabaya merekomendasikan tiga langkah:
1. Toko modern wajib mempekerjakan eks jukir sebagai petugas resmi dengan pelatihan dan seragam.
2. Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan harus menyiapkan program pelatihan kerja bagi jukir terdampak.
3. Digitalisasi sistem parkir untuk mencegah pungli dan menjamin transparansi.
“Kota ini harus tertib, tapi juga adil. Jangan ada warga yang dikorbankan. Semua harus dilindungi—konsumen, pekerja, dan lingkungan,” pungkas Zuhrotul. ***